detikNews
8 Hakim Konstitusi Diadukan ke MKMK Terkait Putusan Ubah UU Pilkada
Delapan hakim konstitusi diadukan ke MKMK terkait putusan MK pada Agustus 2024.
Senin, 23 Des 2024 22:21 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
MK Hapus PT 20%, Doli Golkar Dorong Revisi UU Politik Secara Komprehensif
Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia pun memberikan catatan soal tindak lanjut putusan itu oleh pemerintah dan DPR dalam perspektif politik yang lebih luas.
Minggu, 05 Jan 2025 15:03 WIB
detikHot
Sarwendah Dicecar 16 Pertanyaan sebagai Saksi soal Laporan Ruben Onsu
Sarwendah diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik oleh mantan suaminya, Ruben Onsu. Ia berharap langkah hukum ini memberi efek jera.
Jumat, 30 Jan 2026 18:02 WIB
detikNews
Video: Yusril Sebut Penyesuaian UU Tipikor dengan UNCAC Harus Dipercepat
Yusril Ihza Mahendra akan melakukan penyesuaian hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dengan United Nation Convention Against Corruption
Selasa, 10 Des 2024 18:08 WIB
detikInet
Domain .id Tembus 1,43 Juta di 2025, Pandi Pasang Target 1,5 Juta pada 2026
Jumlah domain .id tumbuh pesat, mencapai 1,43 juta pada 2025. Pandi targetkan 1,5 juta di 2026 dengan fokus pada keamanan dan kualitas pengelolaan.
Sabtu, 31 Jan 2026 20:50 WIB
detikNews
Dinamika Pilkada Serentak 2024 Jadi Catatan Kemendagri untuk Evaluasi UU
Bima membenarkan salah satu hal menonjol yang akan menjadi bahan evaluasi adalah terkait dinamika pilkada di Banjar Baru.
Senin, 09 Des 2024 19:58 WIB
detikNews
Prabowo Teken UU DKJ, Pemprov Jakarta Koordinasi Nomenklatur ke Kemendagri
Prabowo telah menandatangani perubahan UU No 2/2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pemprov Jakarta akan berkoordinasi dengan Kemendagri soal nomenklatur.
Senin, 09 Des 2024 17:22 WIB
detikNews
MK Diminta Larang Anggaran Pendidikan di APBN 2026 Dipakai untuk MBG
Sejumlah warga mengajukan gugatan terhadap UU APBN 2026. Pemohon meminta MK melarang anggaran pendidikan digunakan dalam program makan bergizi gratis.
Jumat, 30 Jan 2026 11:29 WIB
detikNews
Yusril Bahas Peluang MK Hapus Ambang Batas DPR, Golkar: UU-nya Belum Diubah
Yusril membahas peluang MK membatalkan parliamentary threshold. Golkar mengatakan undang-undang yang mengatur parliamentary threshold belum diubah.
Rabu, 15 Jan 2025 20:03 WIB
detikNews
Video: Yusril Sebut Pemberian Amnesti Presiden ke Koruptor Tak Langgar UU
Yusril Ihza Mahendra mengatakan rencana pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap koruptor tidak melanggar undang-undang.
Sabtu, 21 Des 2024 07:31 WIB