Ketika membeli sebuah bangunan atau tanah biasanya terdapat biaya-biaya yang harus dibayarkan, salah satunya adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Namun, ternyata ada juga lho objek tanah dan/atau bangunan yang tidak dikenakan BPHTB.
Untuk diketahui, bangunan dan/atau tanah yang dikenakan BPHTB biasanya karena ada transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, hadiah, dan lainnya. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Untuk tarif BPHTB yang harus dibayarkan ditetapkan maksimal 5%. Namun, hal itu ditetapkan sesuai pemerintah daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah (Perda).
Nah, ternyata ada beberapa objek tanah dan/atau bangunan yang tidak dikenakan BPHTB. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 44 (6), berikut ini daftarnya.
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;.
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Itulah objek tanah dan/atau bangunan yang tidak dikenakan BPHTB.
Simak Video "Video #Tanyadetikproperti Jaminan dan Manfaat BPHTB Itu Apa?"
(abr/zlf)