Pemerintahan federal Amerika Serikat (AS) resmi tutup sejak 1 Oktober 2025. Tutupnya Pemerintahan AS ini berdampak pada sejumlah layanan publik hingga sektor perumahan.
Dilansir dari Reuters, Senin (10/11/2025), dampak di sektor perumahan berupa terhambatnya akses masyarakat terhadap asuransi properti untuk calon pemilik rumah di wilayah rawan banjir. Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga menyebabkan kerugian hingga miliaran dolar bagi pasar perumahan karena tertundanya proses penutupan kontrak jual beli rumah atau closing.
Menurut laporan HomeAbroad, diperkirakan ada 3.619 closing properti yang terancam batal setiap harinya yang menyebabkan kerugian sekitar US$ 1,59 miliar atau Rp 26,4 triliun (kurs Rp 16.644) berdasarkan median rumah saat ini di AS yaitu US$ 439.278 (Rp 7,3 miliar).
Tutupnya pemerintahan federal AS ini juga diperkirakan bisa membuat 50.658 transaksi closing properti tertunda dengan potensi kerugian ekonomi sekitar US$ 22,27 miliar (Rp 370,6 triliun). Apabila berlangsung selama sebulan, angka tersebut bisa meningkat jadi 108.570 transaksi tertunda dengan total kerugian US$ 47,68 miliar (Rp 793,5 triliun).
"Penutupan dengan durasi serupa saat ini berpotensi menunda lebih dari 126.000 transaksi rumah, dengan nilai total lebih dari US$ 55 miliar dalam aktivitas pasar perumahan yang terancam," kata konsultan real estat di HomeAbroad, Michele Lawrie, dikutip dari Reuters.
Beberapa negara bagian yang mengalami gangguan penjualan rumah antara lain Maryland, Virginia, Carolina Utara, dan Florida. Hal itu karena tingginya tingkat kepemilikan asuransi banjir di wilayah tersebut.
Di sisi lain, National Flood Insurance Program (NIFP), sebuah program yang menyediakan asuransi untuk properti di wilayah berisiko tinggi, telah menghentikan layanannya selama masa penutupan pemerintahan federal AS. Menurut Lawrie, hal ini merupakan gangguan terbesar terhadap pasar perumahan AS yang disebabkan oleh satu kebijakan pemerintah.
"Dampak ekonomi dari penutupan ini jauh melampaui para pembeli rumah individu," tuturnya.
Pasar perumahan AS terpukul oleh tingginya suku bunga KPR karena kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Walaupun suku bunga KPR perlahan turun kembali karena bank sentral AS menurunkan biaya pinjaman, prospek ekonomi yang tidak menentu dan melemahnya pasar tenaga kerja membuat banyak calon pembeli rumah menunda keputusan untuk membelinya.
Sebagai informasi, dilansir dari BBC, tutupnya pemerintah AS ini terjadi karena gagalnya kesepakatan anggaran antara Partai Republik dan Partai Demokrat menjelang tahun baru fiskal.
Kebuntuan ini memuncak ketika Kongres harus menyetujui dana pemerintah sebelum 1 Oktober 2025, tetapi Partai Republik yang dipimpin Presiden Donald Trump gagal mencapai kesepakatan dengan Partai Demokrat.
Meskipun Partai Republik menguasai DPR dan Senat, mereka tidak memiliki 60 suara yang dibutuhkan di Senat. Demokrat memanfaatkan posisi tersebut untuk menolak rancangan anggaran yang dinilai merugikan akses kesehatan warga.
Partai Demokrat menuntut perpanjangan subsidi asuransi agar bisa dimanfaatkan jutaan warga AS, menolak pemotongan dana Medicaid, serta keberatan atas pengurangan anggaran lembaga kesehatan pemerintah.
Sebuah rancangan undang-undang sementara yang dirancang untuk menghindari penutupan pemerintah telah disahkan di DPR tapi tidak lolos di Senat. Maka dari itu, pada 1 Oktober pemerintah AS ditutup untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun.
Kabar terbarunya, senat AS disebut akan meloloskan rancangan undang-undang pendanaan untuk mengakhiri penutupan pemerintahan AS. Dilansir dari CNN, senat AS telah memberikan suara 60-40 yang menjadi langkah penting untuk pembukaan pemerintahan AS. Pemungutan suara dilakukan setelah delapan senator Partai Demokrat mencapai kesepakatan dengan pemimpin senat dari Partai Republik dan Gedung Putih untuk membuka pemerintahan AS dengan imbalan pemungutan suara di masa mendatang mengenai perpanjangan peningkatan subsidi di bawah Affordable Care.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
Simak Video "Video: #Tanyadetikproperti Masa Waktu HGB Sudah Habis, Tanah Jadi Milik Negara?"
(abr/abr)