Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar rapat internal untuk pertama kalinya. Menteri PKP Maruarar Sirait dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah beserta jajaran kementeriannya membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai target 3 juta rumah.
Fahri mengungkapkan rapat tersebut mengidentifikasi persoalan-persoalan perumahan yang sudah lalu. Mereka ingin segera memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Tadi rapatnya cukup lengkap, semua direktorat yang ada hadir. Dan kita mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada selama ini karena kita mau mengejar target yang diharapkan oleh Bapak Presiden bahwa kita diminta membangun rumah bagi rakyat Indonesia sebanyak 3 juta per tahun," ujar Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan target tersebut terdiri dari 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di perkotaan. Adapun masalah yang banyak terungkap adalah koordinasi antara kelembagaan.
"Di desa biasanya dalam bentuk rumah tapak dan di kota karena keterbatasan tanah, kita rumah susun atau apartemen atau sejenisnya. Nah sehingga tadi kita mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada selama ini. Dan di antara persoalan yang banyak diungkap adalah koordinasi di antara kelembagaan-kelembagaan," katanya.
Terutama persoalan yang terkait dengan skema keuangan dan perizinan, baik dengan Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, serta Kementerian terkait lainnya.
Selain itu, ia mengungkapkan Maruarar atau yang akrab disapa Ara ingin memastikan tanah-tanah di Bank Tanah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun perumahan rakyat.
"Nah, makanya tadi Pak Menteri gerak cepat ingin mengidentifikasi tanah-tanah yang siap di Bank Tanah yang ada di terutama (Kementerian) ATR/BPN dan juga tanah-tanah yang selama ini siap bangun. Ya misalnya tanah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di sekitar kereta api, di Pasar Jaya dan lain sebagainya yang sebenarnya sudah bisa (digunakan)," ungkapnya.
Pihaknya akan memastikan aspek regulasi, perizinan, dan skema keuangan untuk pemanfaatan tanah tersebut. Tanah itu bisa ditawarkan dengan berbagai pembiayaan, baik dari pemerintah, swasta, hingga sumbangan.
"Ini semua bisa langsung kita tawarkan untuk dibangun oleh apakah pakai dana pemerintah atau dana swasta, dana CSR (corporate social responsibility) atau swadaya, sumbangan dan sebagainya," ucap Fahri.
Ia menekankan adanya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan perumahan rakyat. Ia mengajak semua orang yang ingin turut berpartisipasi, sebab banyak sekali yang membutuhkan hunian yang layak. Partisipasi tersebut bisa berupa berbagai hal, termasuk sumbangan tanah ataupun jasa pembangunan.
"Tadi kita mau memakai tagline 'Gotong Royong Membangun Rumah Rakyat'. Karena kita berharap bahwa urusan membangun rumah rakyat ini, partisipasi bisa datang dari semua orang. Karena kita punya kesenjangan rumah hampir 10 juta data resmi di sini dan juga hampir 27 juta rumah tidak layak huni yang harus kita perbaiki, yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.
"Ini juga kita mau mengajak semua yang ingin berpartisipasi dalam bentuk yang legal, yang diperkenankan oleh aturan dan sebagainya untuk terlibat. Mari kita gotong royong, menuntaskan agar semua rakyat Indonesia ini punya tempat tinggal yang layak, baik di desa maupun di kota di seluruh Indonesia. Itu intinya kira-kira yang kita mau kerjakan," pungkasnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/zlf)