Backlog perumahan jadi salah satu masalah yang tengah dihadapi pemerintah. Dalam sektor properti, backlog perumahan artinya kondisi kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini termasuk juga angka rumah yang tidak layak huni.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan berbagai program untuk mengatasi backlog perumahan. Adapun salah satu rencana programnya adalah membangun 1 juta unit hunian vertikal atau rumah susun (rusun).

Fahri mengungkapkan, rencana kebijakan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong pada pekan lalu. Usai mengetahui tentang aturan perumahan di Singapura, Fahri mengatakan jika Prabowo berniat untuk membangun rumah vertikal di Tanah Air.

"Setelah bertemu dengan Perdana Menteri Lawrence Wong di Singapura dan melihat kebijakan perumahan di Singapura, presiden mengatakan bahwa akan membangun 1 juta unit vertical housing (hunian vertikal) di Indonesia," kata Fahri Hamzah dalam acara Indonesia Economic Prospects June 2025 People-First Housing: A Roadmap From Homes To Jobs To Prosperity In Indonesia, Senin (23/6/2025).

Fahri mengungkapkan jika 1 juta unit rumah vertikal tersebut tak hanya digunakan untuk mengatasi backlog perumahan, tetapi juga untuk memperbaiki tata kota yang masih banyak ditemukan perumahan kumuh, terutama hunian tapak di pinggir sungai.

"Jadi 1 juta unit (rumah vertikal) ini akan digunakan tidak hanya untuk melengkapi demand dari 10 juta backlog perumahan, tapi juga untuk merenovasi kota agar daerah-daerah kumuh dan di sekitar sungai akan direnovasi dan dipindahkan ke hunian vertikal," ujarnya.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan jika hunian vertikal tersebut akan dibangun secara bertahap, mulai dari tiga tingkat hingga menjadi 30 tingkat. Rumah vertikal ini rencananya akan dibangun di seluruh kota di Indonesia.

"Jadi ini adalah kebijakan yang mungkin dapat membantu memecahkan tidak hanya masalah di perumahan, tapi juga yang sangat penting dalam politik karena presiden telah menjanjikan program 3 juta rumah, dengan 2 juta renovasi rumah per tahun dan 1 juta unit rumah vertikal per tahun," paparnya.

Diberitakan detikProperti sebelumnya, Menteri Perumahan dan PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan jika kawasan perkotaan sebaiknya dibangun rumah vertikal, yakni berbentuk high-rise apartment. Namun, ia ingin menyediakan opsi hunian berupa rumah tapak minimalis di kota.

"Itu betul kalau di kota itu memang sebaiknya high-rise. Nah tapi kan ada alternatif juga. Di beberapa kota mungkin masih bisa dapat tanahnya," kata Ara kepada awak media di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, rumah vertikal dengan desain menarik di perkotaan bisa cocok untuk anak muda. Ara tidak menyebutkan secara spesifik kota yang bakal dibangun high rise apartment maupun rumah tapak minimalis, tetapi ia mengatakan penetapan lokasi tergantung pada harga tanah.

"Dua-duanya kita lakukan. Kita akan ada program juga sesudah ini membuat desain yang high-rise, bukan low-rise," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini