.webp)
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) telah merumuskan skema baru untuk mengatasi backlog di Indonesia. Mereka mengusulkan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang akan membantu percepatan pembangunan di Indonesia sehingga program 3 juta rumah tercapai. Selain itu, APERSI membutuhkan peran Bank Tanah di dalamnya.
Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah mengatakan saat BP3 berhasil terbentuk, mereka membutuhkan peran Bank Tanah terkait ketersediaan lahan perumahan. Meskipun, saat ini BP3 masih sebuah wacana, mereka mengharapkan Bank Tanah dapat terlibat dalam beberapa kajian terkait langkah percepatan pembangunan perumahan yang akan digelar oleh APERSI akhir Juli 2024.
"Kita libatkan bank tanah. Tapi belum terkonfirmasi (bersedia atau nggak). Bank ini perannya dalam rangka supply-nya (tanah) ini bagaimana?" kata Junaidi di Kantor DPP APERSI, Jakarta pada Kamis (18/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan melibatkan Bank Tanah dalam realisasi pembentukan BP3, Junaidi berharap badan ini dapat kembali ke tugas pokok mereka. Menurutnya, tugas Bank Tanah akhir-akhir ini sudah melenceng dari tujuan awal dibentuknya yakni membantu pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Bank tanah itu nggak tepat sasaran. Kenapa? Karena bank tanah peruntukkannya untuk masyarakat MBR. Tapi faktanya malah ngurusin tanah di hutan. Harusnya beda. Jadi mau sampai kapan di hutan? Ratusan tahun di hutan dibangun? Seharusnya aset aset pemerintah yang ada untuk permukiman," ungkap Junaidi.
Lebih lanjut, menurutnya aset tanah pemerintah dapat memenuhi permintaan lahan untuk perumahan di daerah-daerah padat di perkotaan. Mereka menyayangkan saat ini Bank Tanah justru lebih berfokus pada pembebasan lahan di luar masalah perumahan.
Sementara itu, lewat pembentukan BP3, APERSI berharap adanya percepatan pembangunan dari tingkat desa. Sebab, akhir-akhir ini pembangunan lebih terfokus di sekitar kota besar saja. Selain itu, BP3 juga bisa membantu pengembang mendapat database jumlah backlog di Indonesia yang paling konkret.
"Rencana APERSI kenapa mendorong BP3 harus berjalan, salah satunya pembiayaan. Pembiayaan ini macam-macam, ada dana pemerintah, dana investasi dari luar juga bisa kalau masuk ke Tapera. Banyak macam jenisnya. Visinya memperkuat penyaluran KPR untuk semua masyarakat khususnya masyarakat MBR," ujarnya.
Keuntungan lainnya dengan adanya BP3 adalah MBR dipermudah saat mengajukan KPR. Untuk realisasi ini, APERSI telah membuat sebuah skema dengan melibatkan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai penjamin kalangan MBR di desa atau kelurahan untuk mengambil KPR.
"Program yang kita tawarkan sampai ke desa-desa. Untuk yang terakomodir bank. Karena koperasi tau anggotanya. Koperasi penjamin," jelasnya.
"Karena kalau dia non-bankable (Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KPR), maka pemberi dananya akan ragu-ragu. Tapi ketika koperasi bisa menjamin, pembiayaan akan bekerja," tambahnya.
(aqi/zlf)
