.webp)
Polemik terkait nasib warga Kampung Susun Bayam, Jakarta yang menuntut haknya mendapatkan hunian di kawasan tersebut terus berlanjut. Terbaru, warga Kampung Susun Bayam diusir oleh sekelompok petugas keamanan pada Selasa (21/5/2024). Sebenarnya, bagaimana duduk perkara pengusiran warga Kampung Susun Bayam?
Permasalahan ini bermula dari penggusuran pemukiman di sekitar Jakarta International Stadium (JIS). Pada saat itu, Gubernur DKI Jakarta yang menjabat adalah Anies Baswedan. Warga yang rumahnya tergusur dijanjikan akan dipindahkan ke Kampung Susun Bayam yang diresmikan oleh Anies pada 12 Oktober 2022, beberapa hari sebelum dirinya lengser dari jabatannya.
Adapun Kampung Susun Bayam sendiri adalah proyek yang dikerjakan oleh BUMD Pemprov DKI Jakarta yakni PT Jakarta Propertindo (JakPro). Sebanyak 3 tower dengan masing-masing empat lantai dibangun di area seluas 17.354 meter persegi. Total di dalamnya memuat 138 unit hunian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah Anies lengser dan Heru Budi ditunjuk sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Setelah peresmian tempat tersebut, warga calon penghuni Kampung Susun Bayam belum bisa menempatinya. Beberapa warga memutuskan mengontrak dan ada pula yang menggelar tenda di depan JIS selama menunggu kejelasan perpindahan.
Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) Asep Suwenda sempat mengatakan warga calon penghuni susun belum menyepakati usulan harga sewa.
Menanggapi masalah ini, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menawarkan warga untuk menghuni rumah susun (rusun) lain yakni Rusun Nagrak
"Saya mau tahunya, mereka mau enggak ke rusun. Kalau mereka mau sih saya cariin," kata Ali seperti yang dikutip dari CNN Indonesia.
Awalnya, banyak warga yang menolak tawaran tersebut. Namun, beberapa warga akhirnya bersedia dipindahkan ke sana.
Datangnya Penghuni Kampung Susun Bayam
Dikutip dari detikNews, sebanyak 40 KK nekat menerobos masuk ke bangunan Kampung Susun Bayam dan tinggal di sana per November 2023. Mereka merasa memiliki hak untuk tinggal di sana meskipun dari PT JakPro tidak memberikan arahan dan izin untuk menempati bangunan tersebut. Warga yang nekat masuk tersebut mengatakan pintu di gedung tersebut tidak terkunci.
Salah seorang warga yang pindah ke Kampung Susun Bayam, Furqan mengatakan semula ada 64 KK yang akan pindah ke sana, tetapi pada Desember 2023 baru 44 KK yang tinggal di sana.
"Masih proses, sesuai data kami 64 KK harus memasuki haknya. Karena keterbatasan untuk membawa perlengkapan rumah tangga kurang-lebih baru 40 KK," kata Furqon seperti yang dikutip pada Rabu (22/5/2024).
Pada saat itu, kondisi Kampung Susun Bayam tidak memiliki air dan listrik, tetapi warga tetap memilih tinggal di sana karena merasa situasi saat itu darurat. Mereka juga mengaku sudah berusaha bertemu dengan pihak Pemprov DKI Jakarta tetapi tak pernah digubris.
"Kalau mempertanyakan ada izin, pertama ya kan ini bukan satu alasan, ini darurat, kita membuat surat pertemuan dengan Pj (gubernur DKI) sampai kita sambangi ke Balai Kota, tidak pernah digubris," ujar Furqon.
Menempati Kampung Susun Bayam tanpa izin, tentu warga di sana sempat didatangi polisi. Mereka membeberkan polisi pertama yang menyidak, bersikap baik dan mengutarakan empati karena hunian tersebut tidak memiliki listrik dan air.
"Dia bilang sambil ngelus anak-anak, 'Sabar ya Pak semua ibu-ibu terutama anak-anak dalam 2-3 hari ini kita upayakan nyala lampu, air semua' karena di sini nggak ada air listrik semua. Tiba-tiba kenapa tanggal 12 bukan perkataan manis mereka, tapi kami dibawain tim forensik bahwa (seakan) terjadi perampokan atau pembunuhan di sini," bebernya.
Pihak PT JakPro tentu mengetahui hal ini. Dirut JakPro, Iwan Takwin saat dihubungi detikcom pada saat itu menegaskan pihak mereka belum memberikan izin resmi untuk menempati Kampung Susun Bayam.
"Hingga kini belum memberikan izin bagi eks warga kampung bayam untuk menempati hunian rusun HPPO (Hunian Pekerja Pendukung Operasional). Jakpro bersama stakeholders terkait sedang berupaya mencarikan konsep pengelolaan yang matang dan secara legal formal tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," tegas Iwan Takwin.
Warga Kampung Susun Bayam Sepakat Pindah dengan Syarat
Setelah berhasil bertahan hampir 6 bulanan, warga Kampung Susun Bayam digeruduk ratusan petugas keamanan pada Selasa (21/5/2024). Mereka meminta Kampung Susun Bayam dikosongkan dan mengunci akses masuk ke bangunan.
Warga Kampung Susun Bayam mengaku tidak diberitahukan apa pun sebelumnya oleh pihak PT JakPro perihal ini. Mereka baru mendengarnya pada pukul 10.00 WIB dan langsung berkumpul di pelataran.
"Ya, kalau begini menurut warga takut, memang kita hanya meminta hak kita untuk diberikan. Ya warga tetap duduk di pelataran seperti awal kita masuk di situ juga karena itu juga sudah dijanjikan JakPro tanggal 1 Januari 2022 dan mundur sampai 2023 sampai sekarang belum malah JakPro-nya menghilang," ucap salah satu warga, Sudir mengutip dari detikcom.
Masih di hari yang sama, perwakilan warga Kampung Bayam mencapai kesepakatan sementara dengan pihak PT JakPro terkait sengketa hunian Kampung Susun Bayam. Mereka bersedia pindah ke Jalan Tongkol 10 Gudang Kerapu Pademangan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.
Warga yang didampingi Komnas HAM telah menentukan jadwal untuk melakukan agenda mediasi pada 1 Juni 2024 mendatang dengan PT JakPro. Selama menunggu mediasi, kedua belah pihak telah berjanji akan menjaga kondusifitas antar pihak.
Tanggapan PT JakPro Pengusiran Warga Kampung Susun Bayam
PT JakPro mengklaim sejak awal 642 warga Kampung Susun Bayam telah mendapatkan kompensasi atas pembongkaran huniannya. Tercatat 422 KK dari Kelompok Paguyuban Warga Kelompok Tani Kampung Bayam Madani mendapat ganti untung sebesar Rp 1,17 miliar sekaligus menandatangani perjanjian atau berita acara serah terima (BAST).
"Mayoritas warga menyatakan bahwa RAP (Resettlement Action Plan) lebih humanis dan sangat membantu warga di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Ibu Kota ketika itu," terang JakPro dalam pernyataan tertulis.
Secara keseluruhan, JakPro telah mengeluarkan dana senilai Rp 13,9 miliar untuk kompensasi terhadap 642 KK warga Kampung Bayam sebagai realisasi program RAP. Nominal yang diterima warga tercatat bervariasi, mulai Rp 6 juta hingga Rp 110 juta.
"Program RAP juga dilakukan berangkat dari hasil musyawarah secara berkelanjutan dengan kelompok kelompok warga eks Kampung Bayam," terangnya.
Program RAP yang disebut oleh PT JakPro mengamanatkan mereka sebagai BUMD DKI Jakarta untuk membangun sekaligus mengelola kawasan olahraga terpadu Jakarta International Stadium (JIS). RAP ini juga bertujuan sebagai Rencana Langkah Permukiman Ulang untuk kompensasi terhadap warga terdampak proyek tersebut.
"Melalui program RAP yang berlangsung cukup panjang tahapan prosesnya, yaitu dimulai pada akhir tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2021, PT JakPro selalu mengedepankan asas kemanusiaan dan musyawarah serta mendorong partisipasi masyarakat. Kegiatan sosialisasi kepada warga Kampung Bayam saat itu, rutin dilakukan secara intens dan menjalin komunikasi dengan perangkat kewilayahan atas isu-isu yang terjadi di lapangan melalui pendekatan humanis, inklusif dan edukatif," pungkasnya.
(aqi/dna)
