.webp)
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengungkapkan Brunei Darussalam berminat untuk membangun sektor hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini, kata Agung, merupakan 'kado' dari kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara pernikahan putra Sultan Hassanal Bolkiah, Pangeran Abdul Mateen dengan Anisha Rosnah.
"Ini bonus kado dari kunjungan bapak Presiden ke Brunei Darussalam sebagai bagian dari rangkaian perjalanan beliau ke tiga negara ASEAN dan diakhiri di Brunei Darussalam pada akhir pekan lalu, hari Sabtu sebelum hari Minggunya adalah acara pernikahan dari putra Sultan Brunei yang beliau hadiri sebagai tamu kehormatan. Walaupun perjalanan ini untuk memenuhi undangan, tetapi beliau manfaatkan juga untuk menjaring investor," katanya dalam acara media briefing yang dilakukan secara daring, Selasa (16/1/12024).
"Ini adalah konsorsium internasional investor yang dipimpin oleh adik dari Sultan Brunei, Tuan Putri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Rakiah yang menghadirkan perusahaan bukan hanya dari Brunei tetapi juga dari Arab Saudi dan mereka juga berpengalaman di Mesir ya membangun ibu kota baru di Mesir ya dan menyatakan peminatan investasi untuk hunian," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agung mengatakan, investasinya diperkirakan sekitar Rp 4,5-7 triliun. Dengan investasi tersebut nantinya digunakan untuk penyediaan tanah, pembangunan, dan lainnya. Ia mengungkapkan, Brunei Darussalam berminat untuk membangun rumah tapak maupun rumah susun atau apartemen.
"Jadi hunian ini terdiri dari 2 jenis yang mereka minati baik yang berupa rumah tapak maupun juga yang sifatnya apartemen atau rumah susun. Jadi ada 2 area yang diminati mereka di dalam LOI (Letter of Intent)-nya dan itu yang nanti akan kita proses tindaklanjuti," ungkapnya.
Hunian yang dibangun tersebut nantinya digunakan untuk ASN maupun privat atau pribadi. Lokasinya berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP.
Tak hanya itu, Agung menuturkan, dalam LOI tersebut, Brunei Darussalam juga menyatakan minat untuk membangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Maka dari itu, LOI tersebut masih perlu ditindaklanjuti ke depannya.
"Apalagi ini ada satu yang mereka minat dengan skema KPBU, KPBU tentu ada feasibility study yang dievaluasi dan kemudian dilakukan seleksi atau lelang nantinya," pungkasnya.
(abr/abr)
