Calon Presiden Anies Baswedan menyinggung program KPR saat ini masih berfokus pada para pekerja sektor formal dan cenderung mengabaikan mereka yang bekerja di sektor informal.

Sebenarnya, pernyataan Anies tak sepenuhnya tepat karena saat ini pemerintah sudah memiliki program KPR informal yang hadir sebagai solusi atas permasalahan kepemilikan rumah pekerja sektor informa.

Meskipun sudah banyak masyarakat pekerja sektor informal yang telah merasakan manfaat dari program tersebut, namun masih belum terealisasikan secara menyeluruh.

Hal tersebut disampaikan oleh Irawan Hidayah, Ketua Umum Asgar (Paguyuban tukang cukur Garut).

"Belum 100 persen terealisasi tapi alhamdulillah ada perkembangan. Kami sangat merasakan berbagai fasilitas KPR dari pemerintah sebagai masyarakat informal. Tapi sekarang yang dirasakan sama kami baru 40% yang sudah terakomodasi. Itu pun melalui perjuangan yang berat dan panjang," jawabnya ketika dihubungi oleh detikcom, Jumat (1/12/2023).

Ada sekitar 300-500 tukang cukur dari pihak Irawan yang sudah merasakan manfaat dari program KPR informal ini. Namun, masih banyak juga yang belum terakomodasi dengan baik karena terkendala proses yang begitu panjang dan sulit.

"Alhamdulillah 300-500 orang tapi masih banyak yang belum terakomodasi dan masalahnya ada di prosesnya yang sulit," ujarnya.

Seorang anak bermain sepeda di Perumahan Seniman Rambut Asgar PPRG, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (22/5/2023). Saat ini pemerintah melalui Kementerian PUPR membangun perumahan untuk seniman rambut atau tukang cukur Asli Garut (Asgar). Foto: Dok Kementerian PUPR

Irawan juga menjelaskan kendala-kendala yang dialami saat proses pengajuan KPR informal. Mulai permasalahan dari slip gaji, sistem OSS (Online Single Submission) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sampai dengan BI Checking.

"Misalkan slip gaji terus slip OSS untuk kejelasan tempat kerja, ini kendalanya ketika ada survei dan orangnya tidak di tempat akan dibatalkan. Persyaratan lain itu ada BI checking yang paling sulit dan bikin mentok," Jelasnya.

Meski sangat terbantu dengan program subsidi rumah lewat KPR informal, Irawan dan masyarakat pekerja sektor informal lainnya terus berharap agar proses pengajuan KPR lebih dipermudah. Tak hanya itu, mereka juga berharap untuk menambah kuota dan meniadakan persyaratan BI checking dalam proses pengajuan.

"Kami mohon kepada pemerintah untuk mempermudah memberikan ruang jalan kepada masyarakat (pekerja sektor) informal untuk bisa mengakses KPR lebih mudah. Kami selama ini masih merasa kesulitan. Harapan di masa depan agar pemerintah semakin peduli. Tak hanya peduli tapi juga membantu proses membelinya. Untuk kuota juga sangat butuh dan seharusnya unlimited dan jangan dibatasi. Dan kalau bisa buat masyarakat informal nggak usah ada BI checking," Pungkasnya.