.webp)
Kalangan pengembang memiliki harapan besar terhadap calon presiden dan wakil presiden mendatang. Satu isu utama yang diharapkan pengembang adalah menyediakan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketua Umum Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto mengaku mendapatkan angin segar dari visi misi dari ketiga pasangan capres dan cawapres. Dia menyambut baik ketiganya menaruh perhatian besar terhadap sektor perumahan termasuk dibentuknya Kementerian Perumahan.
"Perlu dicatat bahwa capres dan cawapres yang berjanji untuk menyejahterakan rakyatnya adalah omong kosong kalau dia tidak berbicara dan berkomitmen kuat untuk merumahkan rakyat. Karena salah satu indikator kesejahteraan adalah tinggal dan memiliki rumah yang layak huni," ujarnya ditulis Jumat (24/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait dengan hal itu, REI menawarkan para Propertinomic kepada capres dan cawapres terpilih di 2024 sebagai peta jalan dan panduan (road map) untuk menyelesaikan berbagai masalah di sektor perumahan termasuk menuntaskan angka kesenjangan kebutuhan dan kemampuan penyediaan (backlog) rumah yang telah mencapai lebih dari 12,7 juta unit.
Apa itu propertinomic?
Joko menjelaskan, propertinomic adalah paradigma baru yang mengubah cara pendekatan sektor properti dari yang sebelumnya hanya sebuah indikator dalam pertumbuhan ekonomi, menjadi pendekatan yang menjadikan sektor properti sebagai faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.
Ada empat fokus utama yang harus disentuh oleh pemerintahan mendatang. Pertama, dari sisi institusi atau kelembagaan. Tidak hanya berkaitan dengan lembaga kementerian saja, tetapi termasuk juga penguatan institusi pembiayaan khusus properti.
Kedua, soal anggaran pembiayaan perumahan. Joko mengatakan, alokasi anggaran untuk sektor perumahan masih sangat kecil, yaitu 0,4 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran untuk sektor perumahan di Indonesia itu bahkan lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang rata-rata sudah di atas 2 persen.
"Ini artinya sektor perumahan itu belum menjadi prioritas di Indonesia. Karena itu, paradigmanya harus diubah ke arah propertinomic. Ini yang terus digaungkan oleh REI untuk mengingatkan kita semua tentang kekuatan sektor properti," ujar CEO Buana Kassiti Group tersebut.
Bukti lain yang memperkuat asumsi sektor perumahan belum menjadi prioritas di Indonesia adalah angka backlog perumahan yang dalam satu dekade tidak berubah signifikan. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2010 angka backlog sebanyak 13,5 juta, tetapi di 2020 masih 12,7 juta unit.
Fokus ketiga terkait dengan kebijakan. Menurut Joko, idealnya kebijakan properti dan perumahan disusun atau dibuat oleh institusi yang berkaitan dan bertanggungjawab langsung dengan sektor ini. Sekarang seperti diketahui hal yang berkaitan dengan kewenangan kebijakan perumahan masih tersebar di berbagai institusi/lembaga negara.
"Sementara kita tahu masalah pelik di Indonesia itu adalah koordinasi. Kalau koordinasi tidak bisa terkelola dengan baik atau orkestrasinya tidak harmonis, maka hasilnya juga sulit untuk optimal," tegas Joko.
Keempat adalah sektor properti khususnya perumahan harus dijadikan prioritas. Kalau dijadikan prioritas, maka dia optimis sektor properti akan menciptakan hasil (output) yang lebih besar lagi. Joko membandingkan kontribusi sektor properti terhadap produk domestik bruto (PDB) di negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Thailand yang sudah mencapai di atas 20 persen.
"Tidak usah dibandingkan dengan Singapura atau Australia, cukup dengan Malaysia dan Thailand kita sudah jauh tertinggal. Saat ini kontribusi sektor properti di Indonesia terhadap PDB hanya sekitar 14-16 persen," sebutnya.
Mengapa Propertinomics?
Joko menegaskan pentingnya pemerintah baru mendatang menjadikan propertinomics sebagai tulang punggung (backbone) perekonomian nasional. Dia mengingatkan data bahwa di 2035 penduduk Indonesia akan mencapai 304 juta jiwa dan 66 persen diantaranya tinggal di perkotaan. Sekarang saja, ungkapnya, hampir 20 persen penduduk Indonesia tidak memiliki rumah atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.
"Fakta itu adalah sebuah persoalan besar bagi sebuah negara. Jadi kalau tidak segera diselesaikan dengan cara dan lembaga yang berbeda, serta prioritas yang berbeda pula, maka
(zlf/zlf)
