Video: Pakar Persoalkan Diksi 'Perampasan' dalam RUU Perampasan Aset

detikcom

Kategori Berita

Daerah

Layanan

Top Up & Tagihan

Detik Network

Rapat pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR mendapat sorotan dari pakar hukum, Profesor Hibnu Nugroho. Ia menilai penggunaan istilah perampasan dalam rancangan undang-undang tersebut kurang tepat dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Hibnu mengingatkan, diksi tersebut bisa menimbulkan kesan pelanggaran hak asasi manusia jika tidak diatur secara jelas. Ia pun mendorong agar konsep dalam RUU ini disusun lebih hati-hati agar tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Embed Video

Kepala OIKN Hadiri Rapat Komisi II DPR, Bahas Proker 2026 hingga Situasi Global

Hari Ini Komisi III DPR Gelar RDPU Kasus Videografer Dituduh Korupsi

Kejati Kaltim Selamatkan Rp 214 Miliar, Anggota DPR Minta Pengusutan Diperdalam

MK Kabulkan Sebagian Gugatan Uang Pensiun Eks Pejabat Negara

Aktif Lagi di DPR, Sahroni Ngaku Tak akan Terima Gaji

Prediksi Prof Jiang Xueqin: Iran Bakal Kalahkan AS

Anggota DPR Dorong Revisi Aturan Mobil Dinas Usai Polemik Gubernur Kaltim

Gubernur Kaltim Pilih Mobil Dinas Sesuai Permendagri, Komisi II Usul Tinjau Ulang

Hide Ads