Pelangsir BBM di Kobar Diusulkan Hanya Sekali Transaksi Sehari, Maksimal 20 Liter

Menyikapi antrean SPBU di Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, DPRD Kobar mengusulkan pembatasan pembelian Pertalite oleh pelangsir. Hal ini dilakukan agar BBM bersubsidi tidak cepat habis dan bisa lebih banyak dan langsung dinikmati konsumen.

Ketua DPRD Kobar Mulyadin menyatakan kendaraan yang diduga melakukan pembelian BBM untuk dijual kembali atau pelangsir dibatasi maksimal membeli 20 liter Pertalite dalam satu kali transaksi. Selain itu, pembelian menggunakan barcode diusulkan hanya dapat dilakukan satu kali dalam sehari di seluruh SPBU wilayah Kobar.

Menurut Mulyadin, persoalan antrean BBM tidak bisa hanya dilihat dari sisi ketersediaan stok. Pola pembelian dalam jumlah besar, terutama oleh kendaraan dengan kapasitas tangki besar, juga dinilai turut memengaruhi cepat habisnya BBM di SPBU. DPRD Kobar pun mendorong adanya aturan pembelian yang lebih ketat, khususnya BBM bersubsidi.

"Pertalite ini BBM bersubsidi. Kita usulkan bagi pelangsir maksimal 20 liter dan satu kali transaksi menggunakan barcode dalam sehari. Ini berlaku di seluruh SPBU di Kobar," tegas Mulyadin, Selasa (4/8/2026).

Ia menilai pembatasan tersebut perlu dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat agar tidak mudah disiasati. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari tetap memiliki kesempatan memperoleh Pertalite.

Selain persoalan Pertalite, Mulyadin juga menyoroti ketersediaan Pertamax di Kobar. Menurutnya, stok yang tersedia saat ini belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat sehingga BBM cepat habis setelah didistribusikan ke SPBU.

"Pertamax ini memang kuotanya kurang untuk kebutuhan Kotawaringin Barat jadi harus ditambah," ujarnya.

Wakil Ketua I DPRD Kobar, Rudi Imam Gunawan, turut meminta pengawasan terhadap SPBU diperketat. Pemeriksaan hingga razia dinilai diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi tidak disalahgunakan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

"Keberadaan Pertamini yang maki. banyak diduga menjual kembali BBM bersubsidi. Pengawasan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di SPBU tetapi juga terhadap rantai penjualan setelah BBM dibeli," kata Rudi.

Sementara itu, Sales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Lucky Haryanto, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat akibat antrean BBM.

"Kami hanya bertugas menyalurkan BBM dari depot menuju lembaga penyalur. Pengawasan distribusi dilakukan melalui digitalisasi SPBU, CCTV, pemantauan mobil tangki hingga stok BBM," kata dia.