Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) BBM untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar. Satgas ini dibentuk sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait antrean BBM subsidi di sejumlah SPBU.
Rencana pembentukan Satgas itu disampaikan Wakil Bupati Kobar Suyanto saat menerima audiensi PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan di ruang kerjanya, Rabu (15/7/2026). Pertemuan tersebut membahas kondisi distribusi BBM di wilayah Kobar, termasuk penyebab antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah SPBU meski pasokan disebut dalam kondisi aman.
Dalam kesempatan itu, Suyanto meminta penjelasan langsung kepada Pertamina mengenai stok BBM di Kabupaten Kobar. Dari hasil pembahasan, Pertamina memastikan seluruh jenis BBM yang dipasarkan masih tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Meski stok dinyatakan aman, Pemkab Kobar menilai pengawasan distribusi di lapangan harus diperkuat agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran. Karena itu, Satgas BBM akan melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait untuk melakukan inspeksi langsung ke seluruh SPBU di wilayah Kobar.
"Kami akan mengaktifkan Satgas BBM untuk melakukan operasi langsung ke lapangan, sehingga penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran dan sesuai ketentuan," katanya.
Suyanto menegaskan pengawasan itu juga diarahkan untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyalahgunaan, mulai dari dugaan penggunaan barcode yang tidak sesuai aturan hingga pelanggaran lain dalam penyaluran BBM subsidi.
"Apabila ditemukan pelanggaran, Satgas bersama Pertamina akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemkab juga meminta Pertamina tidak ragu memberikan sanksi kepada SPBU yang terbukti melanggar aturan operasional maupun distribusi BBM," kata Suyanto.
(des/des)