Ketua DPRD Kotim Kritik Pemerintah Pusat soal Penanganan Karhutla

Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menyayangkan batalnya agenda peninjauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Sampit, Rabu (14/10/2026). Selain itu, ia juga mengkritisi koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat soal penanganan karhutla.

Rimbun mengatakan, pembatalan kunjungan menteri dinilai membuat daerah kehilangan kesempatan menyampaikan langsung kondisi kebakaran dan kendala penanganan kepada pemerintah pusat. Ia menilai peninjauan lapangan seharusnya tidak sekadar menjadi agenda kunjungan pejabat, tetapi juga momentum untuk menyampaikan fakta dan persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat.

"Bahkan kita sudah persiapkan agenda tinjauan lapangan supaya langsung melihat dan menyampaikan itu ke Pak Presiden secara faktual," kata Rimbun, Kamis (15/10/2026).

Selain batalnya peninjauan, Rimbun juga mengkritik pola koordinasi selama agenda kunjungan Menhut. Ia menilai komunikasi lebih banyak dilakukan bersama tim Manggala Agni, sedangkan pemerintah daerah tidak memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan kondisi di wilayahnya.

"Saya sesalkan juga kunjungan Menhut di daerah ini. Mereka hanya koordinasi dengan tim Manggala Agni. Jadi kita ini tak ada dianggap oleh mereka. Tidak salah kalau penanganan ini suruh Manggala Agni sendiri saja lagi," ujarnya.

Menurut Rimbun, pemerintah daerah semestinya menjadi mitra strategis dalam penanganan karhutla. Pemda dinilai memiliki pemahaman mengenai karakteristik wilayah terdampak, perkembangan kebakaran, hingga hambatan yang dihadapi petugas di lapangan.

Ia menegaskan, keterlibatan pemerintah daerah bukan untuk mengambil alih kewenangan Kementerian Kehutanan. Sebaliknya, koordinasi lintas sektor diperlukan agar penanganan kebakaran berjalan lebih terarah dan efektif.

Rimbun mengingatkan, penanganan bencana membutuhkan kerja sama seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga petugas di lapangan. Informasi yang diperoleh secara langsung dinilai penting agar kebijakan dan dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Persoalan komunikasi dan koordinasi tersebut menjadi perhatian ke depan. Ketika daerah sedang menghadapi bencana, seluruh pihak terkait seharusnya diberi ruang untuk menyampaikan kondisi dan kendala yang dihadapi agar penanganan karhutla di Kotim dapat berjalan lebih maksimal," pungkasnya.