.webp)
Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) kecewa Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni batal meninjau langsung lokasi karhutla di wilayah tersebut, Rabu (14/10/2026). Pembatalan itu membuat pemerintah daerah kehilangan kesempatan untuk menyampaikan langsung berbagai kendala penanganan kebakaran kepada pemerintah pusat.
Padahal, Pemkab Kotim telah menyiapkan sejumlah kebutuhan untuk menyambut kunjungan tersebut. Mulai dari pengamanan, penentuan lokasi peninjauan, hingga agenda diskusi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna membahas langkah penanganan karhutla.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim Diana Setiawan mengatakan pemerintah daerah menyambut baik rencana kedatangan Menhut karena berharap kunjungan tersebut menjadi ruang untuk mencari solusi bersama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami pemerintah daerah sebenarnya sangat menyambut baik dengan jadwal yang sudah ditetapkan dari Kementerian Kehutanan. Harapan kami, kita bisa berdiskusi bersama, mencari solusi, dan membahas apa yang diharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengatasi karhutla," ujar Diana, Rabu (14/10/2026).
Namun, rencana tersebut berubah menjelang pelaksanaan kunjungan. Diana mengungkapkan pihaknya sempat menerima informasi mengenai perubahan mendadak agenda makan malam yang sebelumnya telah dijadwalkan. Pemkab Kotim kemudian berusaha menghubungi pihak protokoler untuk memastikan perubahan agenda tersebut. Namun, upaya komunikasi itu tidak berjalan mudah. Diana bahkan sempat menawarkan untuk menyambut atau menjemput Menhut di Hotel Aquarius. Saat itu, pemerintah daerah mendapat informasi bahwa menteri ingin beristirahat karena kelelahan dan pertemuan akan dilakukan ketika peninjauan lokasi pada pagi harinya.
"Saya sudah menawarkan untuk menyambut beliau, tetapi disampaikan tidak perlu karena beliau mau istirahat. Kami pikir pagi harinya bisa bertemu, ternyata peninjauan dibatalkan," ungkapnya.
Diana mengaku terkejut ketika menerima kabar pembatalan pada malam hari. Padahal, berbagai persiapan telah dilakukan agar agenda kunjungan dapat berjalan sesuai rencana awal.
"Kami sangat menyesal sebenarnya. Harapan kami di awal, kita bisa berdiskusi bersama dan mencari solusi. Mungkin dari pemerintah pusat ada solusi atau bantuan yang bisa disampaikan kepada kami. Tetapi ternyata semuanya tidak bisa kami sampaikan," katanya.
Hingga Rabu pagi, Diana menyebut pemerintah daerah belum bertemu langsung dengan Menhut maupun tim protokolernya. Ia menduga terdapat agenda lain yang lebih mendesak sehingga menteri harus segera bertolak ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Bagi Pemkab Kotim, peninjauan langsung bukan sekadar agenda kunjungan pejabat. Kehadiran Menhut di lapangan dinilai penting agar pemerintah pusat dapat melihat sendiri beratnya tantangan yang dihadapi petugas dalam memadamkan api, terutama di kawasan yang sulit dijangkau.
Diana menuturkan sejumlah titik kebakaran tidak dapat diakses menggunakan kendaraan sehingga petugas harus berjalan kaki untuk mencapai lokasi. Wakil Bupati Kotim Irawati bahkan disebut harus menempuh perjalanan hingga beberapa kilometer untuk melihat kondisi sekaligus membantu penanganan kebakaran.
"Di seberang itu jalan tidak ada, jadi petugas harus berjalan kaki. Ibu Wakil Bupati datang ke sana berkilo-kilometer untuk memadamkan api. Bahkan, kalau kehabisan air minum, petugas sampai menyaring air menggunakan baju agar bisa diminum," tuturnya.
Kondisi tersebut, menurut Diana, menjadi gambaran nyata beratnya perjuangan petugas gabungan dalam menangani karhutla di Kotim. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan membutuhkan dukungan tambahan.
Diana berharap Menhut dapat melihat langsung situasi di lapangan sehingga kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan petugas tidak hanya diketahui melalui laporan. "Harapan kita Pak Menteri bisa melihat itu, ada perhatiannya ke situ," pungkasnya.
