Warga-DPRD Palangka Raya Tantang Menhut Tinggal 10 Hari di Kalteng

Anggota DPRD Palangka Raya, Arif M Norkim, meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak sekadar meninjau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Dia juga meminta Menhut merasakan langsung kehidupan masyarakat yang setiap hari terpapar kabut asap.

Arif mengusulkan agar Raja Juli menghabiskan waktu selama 10 hari di sejumlah wilayah terdampak karhutla. Menurutnya, pengalaman tinggal langsung di tengah masyarakat akan memberikan gambaran lebih nyata mengenai dampak kebakaran dibandingkan sekadar menerima laporan atau mengikuti agenda resmi pemerintahan.

"Coba nginap 10 hari lah jangan di hotel terus kalau ada kunjungan. Biar merasakan apa yang dirasakan kita," kata Arif, Rabu (14/10/2026).

Ia menyebut sejumlah daerah yang perlu dikunjungi, mulai dari Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat (Kobar), Barito Selatan (Barsel), hingga Gunung Mas (Gumas) dan wilayah lain yang terdampak kebakaran serta kabut asap.

Arif menilai kunjungan menteri seharusnya tidak hanya diisi pertemuan dengan kepala daerah maupun pejabat terkait. Pemerintah pusat perlu melihat dari dekat bagaimana masyarakat menjalani aktivitas di tengah kondisi udara yang tercemar asap.

Bahkan, ia menyarankan Raja Juli tidak selalu menginap di hotel selama berada di Kalteng. Menteri dapat memanfaatkan rumah jabatan wali kota atau gubernur, bahkan tinggal di rumah warga di kawasan terdampak karhutla.

Menurut Arif, cara tersebut dapat membantu pemerintah memahami persoalan yang dihadapi masyarakat secara lebih utuh. Dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga menyentuh kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, hingga mobilitas warga.

"Kondisi di lapangan perlu menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan penanggulangan karhutla. Pengalaman masyarakat yang menghadapi asap setiap hari dinilai perlu mendapat perhatian serius dalam evaluasi penanganan kebakaran," ujarnya.

Arif juga mengingatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah secara berkelanjutan. Dukungan sumber daya, koordinasi lintas instansi, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak menjadi bagian penting yang harus diperkuat.

"Bagi masyarakat di wilayah terdampak, kehadiran pemerintah diharapkan tidak hanya terlihat saat kunjungan berlangsung, tetapi juga dirasakan melalui kebijakan dan tindakan nyata untuk mengatasi kebakaran yang terus mengancam lingkungan serta kehidupan sehari-hari," pungkasnya.