Rapat Karhutla Bareng Pakar, Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut

Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah serius pemerintah dalam mengatasi persoalan tahunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan ini diambil setelah Prabowo berdiskusi dengan para pakar di Istana Merdeka terkait persoalan yang terus berulang ini.

"Saudara-saudara sekalian, para profesor, jadi masalah yang kita hadapi sebagai bangsa dan negara adalah antara lain kebakaran hutan dan khususnya kebakaran hutan yang di atas lahan gambut. Masalahnya masalah kebakaran hutan, tiap tahun kita mengalami kebakaran hutan," ujar Prabowo, Kamis (24/9/2026).

Berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, BPGMN dirancang sebagai lembaga khusus yang akan diisi oleh jajaran ilmuwan serta profesional. Terkait posisinya di dalam struktur pemerintahan, Prabowo menegaskan bahwa badan ini akan berdiri secara independen.

"Kita sepakat dulu kita butuh badan ini, harus ada ya, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove (Nasional), BPGMN. Dia tidak di bawah kementerian, dia langsung di bawah presiden. Saya setuju," kata Prabowo.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan dalam pelaksanaannya, BPGMN akan mengedepankan tindakan mitigasi dan pencegahan.

"Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar karena pencegahan jauh lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaksioner," ujar dia.

Operasional badan ini akan bertumpu secara langsung di tingkat desa untuk mematikan potensi titik api sedini mungkin dengan melibatkan masyarakat sekitar, serta memperkuat operasi darat menggunakan pendekatan teknologi di enam provinsi rawan gambut. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menekankan pentingnya pendekatan yang terintegrasi ini.

"Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang," ujar Teddy.

Rencana pembentukan badan baru ini mendapat dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI, yang menilai kehadiran institusi khusus sangat krusial setelah BRGM dibubarkan. Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, berharap lembaga baru ini bisa bekerja lebih baik.

"Adanya BPGMN ini kita harapkan lebih sistematis mengelola gambut sehingga gambut dapat diolah dengan baik baik untuk kebutuhan pertanian, ditanami pohon-pohon produktif, dengan dikelola dengan baik maka akan dijaga oleh masyarakat agar tidak terjadi kebakaran," tambahnya.

Meski mendukung penuh, DPR tetap memberikan catatan tegas agar pemerintah segera melakukan sinkronisasi alokasi anggaran bersama DPR, mengingat siklus pengesahan anggaran yang akan segera memasuki tahap krusial pada pekan depan.