Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum menunjukkan tanda benar-benar mereda. Dampaknya pun masih terasa berat, mulai dari serangan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga perekonomian yang masih lesu.
Meski jumlah titik panas atau hotspot mengalami penurunan, provinsi ini masih berada di posisi kedua sebagai wilayah dengan kejadian karhutla tertinggi di antara enam provinsi yang menjadi perhatian pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini mengatakan, berdasarkan paparan dalam rapat koordinasi pemerintah bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah hotspot di Kalteng turun dari 316 menjadi 263 titik. Namun, penurunan tersebut belum membuat ancaman karhutla bisa dianggap selesai.
"Hotspot di Kalteng menurut paparan Pak Menteri kemarin sudah bisa turun, dari 316 menjadi 263 hotspot. Tapi ini urutan kedua kita di antara enam provinsi, masih tinggi," kata Achmad Zaini, Selasa (8/9/2026).
Baca juga: Hujan Mulai Guyur Beberapa Daerah Kalimantan |
Menurutnya, angka kejadian kebakaran secara keseluruhan tidak dipaparkan secara rinci dalam rapat. Kendati demikian, penurunan hotspot menjadi salah satu indikator adanya perkembangan positif dalam penanganan karhutla.
"Memang kejadian kebakaran tadi tidak tersampaikan, tetapi indikator hotspotnya ini kelihatan menurun," ujarnya.
Jika melihat data kumulatif sepanjang tahun, skala persoalan karhutla di Kalteng memang masih cukup besar. Data BPBD Provinsi Kalteng periode 1 Januari hingga 3 September 2026 mencatat 2.479 kejadian karhutla.
"Dari total 714 kejadian bencana yang tercatat sepanjang periode tersebut, karhutla menjadi salah satu kejadian paling menonjol. Secara keseluruhan, bencana telah berdampak terhadap 68.667 jiwa," ujarnya.
Tak hanya soal jumlah kejadian, luas wilayah yang terbakar juga menjadi perhatian. Hingga 3 September 2026, citra satelit Landsat 8 dan OLI/TIRS mencatat area terbakar mencapai 7.634 hektare, sementara jumlah hotspot yang terpantau sepanjang periode tersebut mencapai 64.953 titik.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah mengerahkan kekuatan besar. Sekitar 10.700 personel gabungan dilibatkan dalam penanganan karhutla, mulai dari ASN, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, masyarakat peduli api, relawan, komunitas hingga unsur kampus.
Status Tanggap Darurat Ditetapkan
Sebanyak 29 kasus karhutla juga telah masuk dalam proses penegakan hukum. Pemprov Kalteng bahkan menaikkan status penanganan menjadi tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan status tersebut diharapkan membuat koordinasi dan pengerahan sumber daya penanganan bencana menjadi lebih cepat.
"Dengan status tanggap darurat ini kita akan lebih mudah dalam rangka mengoordinasikan tugas-tugas pengamanan dan penanganan bencana," kata Agustiar, pekan lalu.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 72 miliar untuk mendukung penanganan karhutla.
"Namun, tantangan di lapangan tidak ringan. Operasi udara, termasuk water bombing, masih terkendala kondisi jarak pandang akibat kabut asap," ujarnya.
(bai/bai)