Salah Kaprah Posisi Kursi Sultan Kukar Sampai Disorot Prabowo

Kutai Kartanegara -

Sultan Kutai Kartanegara (Kukar) Ing Martadipura, Yang Mulia Aji Muhammad Arifin, hadir dalam acara peresmian kilang Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), pada Senin (12/1/2026) lalu. Yang menjadi perhatian, Sultan Kukar tampak duduk di barisan kursi belakang.

Penempatan ini pun menjadi sorotan hingga kerabat dan Pemprov Kaltim buka suara. Bahkan pada saat acara berlangsung, Presiden Prabowo Subianto juga menyadari posisi duduk Sultan Kukar yang dianggap kurang tepat.

Jadi Perhatian Prabowo

Prabowo meresmikan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada Senin lalu. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyapa para undangan yang hadir. Ada Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud, hingga Sultan Kukar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, posisi duduk Sultan Kukar di belakang dipertanyakan Prabowo dalam sambutannya. Sultan Kukar sendiri berdiri dan memberi hormat ketika namanya disebut.

"Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Arifin. Hadir? Yang Mulia. Sultan kok ditaruh di belakang?" kata Prabowo sambil menunjukkan gestur tangan agar seharusnya duduk di depan.

Kerabat Sebut Pertama Kali Terjadi

Kerabat Kesultanan Kukar, Raden Cokro Projo, menilai penempatan Sultan di belakang belum pernah terjadi. Ia mengaku tidak mengetahui pasti alasan penempatan Sultan di kursi belakang.

"Kalau dulu ya, dulu tidak seperti ini," ujarnya kepada detikKalimantan, Kamis (15/1/2026).

Raden Cokro menilai penempatan Sultan di belakang ini sebagai hal yang memalukan. Ia menyebut seharusnya penyelenggara acara mengetahui adat dan adab serta posisi Sultan seharusnya.

"Ya ini Sultan loh bekas pemimpin kita di dulu sebelum zaman pemerintahan. Kalau saya pikir sih ini koordinasi yang kurang ya," ujarnya.

Ia juga memberi masukan sebagai evaluasi ke depannya untuk acara-acara di Kaltim yang mengundang Sultan Kukar. Ia berharap pemerintah, baik daerah maupun pusat mempelajari lagi tentang adab dan adat istiadat di tanah Kutai.

"Mungkin ke depannya kalau kami berharap protokol dari Kaltim bisa memberikan advice ke siapapun panitia dari pusat bahwa ini Sultan tidak layak kita tempatkan di sini. Toh itu menjadi notice dari Presiden, kan memalukan bagi kita semua kan akhirannya. Artinya mereka di kurangnya pemahaman tentang adat dan adab," terangnya.

Sultan Tak Permasalahkan, Namun Rakyat Marah

Rade Cokro mengatakan, sebenarnya Sultan Kukar tidak mempermasalahkan posisi duduknya. Kemarahan justru datang dari masyarakat Kukar yang merasa Sultan tidak dihormati sebagaimana mestinya.

"Sultan itu sebenarnya tidak menganggap dirinya, bahwa ini Sultan loh. Dia tetap menjaga kestabilan acara, rendah hatinya, tetap dijaga. Artinya biar acara ini berjalan lancar. Dia sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi ya masyarakat yang keberatan ya, itulah yang bikin kacau," katanya.

Kemarahan itu muncul karena masyarakat masih menganggap Sultan sebagai lambang kehormatan Kutai. Penghormatan terhadap Sultan dinilai sebagai bentuk menjaga adat istiadat.

"Biar bagaimana pun Sultan ini adalah lambang marwah bagi rakyat Kutai. Karena kami menganggap Sultan ini sebagai benteng terakhir kami untuk menjaga adat dan istiadat. Itu harapan kami agar ke depannya di Kabupaten Kutai dan Kaltim ini khususnya, bisa berjalan lancar dan aman dan tenteram. Kita harus menjaga kestabilan itu dengan sedikit memberi penghormatan kepada sultan. Itu harapan kami," tuturnya.

Penjelasan Pemprov Kaltim

Sebagai pihak tuan rumah, Pemprov Kaltim buka suara. Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Kaltim, Syarifah Alawiyah, mengatakan bahwa meskipun acara digelar di Kaltim, tetapi penataan tempat duduk dalam agenda kunjungan Presiden sepenuhnya menjadi kewenangan protokol Istana. Pemprov hanya berperan sebagai pendukung dan tidak berwenang mengubah susunan yang telah ditetapkan pusat.

"Kami hanya sebagai pendukung saja. Pada saat acara, tempat duduk sudah diatur protokol Istana, lengkap dengan nama, dan kami tidak bisa mengubah apa pun, bahkan saat acara berlangsung nyaris protokol provinsi itu tidak dibolehkan masuk, tapi hasil koordinasi kita boleh masuk tapi hanya dua orang," jelasnya kepada detikKalimantan, Kamis (15/1/2026).

Syarifah menambahkan, susunan kursi mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang mengatur urutan tata tempat pejabat negara. Dalam kondisi tersebut, Gubernur Kaltim hingga Forkopimda pun diposisikan di baris kedua karena keterbatasan kursi.

"Kami juga sempat protes karena Gubernur di baris kedua, tapi di depannya ada menteri dan DPR RI. Sebagai insan protokol, kami paham aturan itu," lanjutnya.

Pemprov Minta Maaf

Syarifah menyebut dinamika di lapangan dipengaruhi juga oleh minimnya kepastian kehadiran Presiden, bahkan hingga hari pelaksanaan. Rapat koordinasi wilayah sedianya digelar, tetapi batal karena agenda dari protokol Istana yang berubah.

"Otomatis kami pihak Pemprov tidak termonitor, siapa yang diundang, siapa yang hadir. Bahkan kehadiran Presiden pun masih abu-abu. Sampai hari H, kehadiran Presiden masih bersifat antisipasi, tapi persiapan itu tetap dilakukan protokol Istana dengan cara Gubernur tetap diminta stand by, jadi koordinasi pusat dan daerah tidak berjalan optimal," ujarnya.

Kendati demikian, Syarifah mewakili Pemprov menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan memperjuangkan Sultan Kukar agar duduk di kursi depan. Ia juga menegaskan tidak ada maksud penghinaan terhadap Kesultanan Kutai Kartanegara dalam kesempatan tersebut.

"Kejadian itu murni akibat keterbatasan tempat dan kondisi acara yang bersifat mendadak. Tidak ada niat melecehkan atau mengerdilkan siapa pun, ini murni keterbatasan teknis dan kewenangan," tegasnya.