Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menyoroti ironi status perbatasan sebagai 'Beranda Depan NKRI'. Konsep yang digaungkan sejak era Presiden SBY itu dinilai masih jauh dari kenyataan di lapangan. Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau Ernest Silvanus menyebut masih ada 'zona abu-abu' sepanjang 504 km di perbatasan Malinau, Kalimantan Utara.
Dalam Seminar Nasional "504: Malinau Beranda Merah Putih", Pemkab Malinau menegaskan bahwa penguatan infrastruktur internal jauh lebih mendesak daripada sekadar pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Ernest yang juga Ketua Panitia Irau Ke-11, menjelaskan bahwa kondisi di lapangan belum mencerminkan gagasan 'beranda depan' yang seharusnya menjadi wajah pertama Indonesia di mata negara tetangga, Malaysia.
"Perbatasan kuat Indonesia bermartabat. Kuat ini adalah dari segala sisi. Bukan hanya bicara tentang pertahanan keamanan, tapi juga bicara tentang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan semuanya. Jadi kuat ini menunjukkan bahwa ini lho Indonesia," ujar Ernest, Jumat (24/10/2025).
Ketika ditanya mengenai perkembangan PLBN, Ernest menyatakan harapannya agar pos lintas batas seperti yang di Long Nawang dapat segera dioperasionalkan. Menurutnya, operasionalisasi PLBN penting untuk melegalkan lalu lintas warga, baik untuk kepentingan ekonomi, kesehatan, maupun sosial.
"Kalau sudah bisa beroperasional tentu akan memudahkan kami, terutama kalau masyarakat kami ada kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan. Ini yang paling penting," katanya.
(des/des)