Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menanggapi kritik atas pernyataan dirinya yang disorot berbagai pihak. Sebelumnya dia menyampaikan agar para awak media melakukan konfirmasi dalam satu pintu, yakni melalui dirinya secara langsung.
Agustiar menegaskan bahwa kebijakan itu bersifat sementara dan bukan berlaku untuk seterusnya. Menurutnya, beberapa pejabat baru saja dilantik dan belum begitu menguasai detail tentang pemerintahan, sehingga perlu penyelarasan antarpejabat di lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah.
"Karna kami kan baru mimpin di Kalimantan Tengah ini kan, baru ada pelantikan. Jadi perlu adanya penyelarasan," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (5/8/2025).
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang bersifat jangka pendek. Ia memaparkan bahwa perlu dibutuhkan adaptasi agar tidak menimbulkan kekeliruan informasi. Sehingga pihaknya merasa perlu mengambil langkah tersebut.
"Maksudnya itu hanya untuk jangka pendek. Kalau sudah selaras ya sudah, kita ini kan eranya keterbukaan," terangnya.
Ia memberikan contoh seperti halnya program Kartu Huma Betang. Ia khawatir pejabat-pejabat yang baru dilantik tidak memahami konteks program-program yang sudah ada sebelumnya.
"Contohnya tentang kartu Huma Betang, kalau mereka nggak paham kan saya yang sakit," ujarnya.
Ia pun memastikan bahwa tidak ada upaya untuk pembatasan informasi kepada publik serta tidak untuk membatasi komunikasi antara pejabat Pemprov Kalteng dengan awak media. Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada pelarangan bagi awak media untuk menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Dia meyakinkan para awak media tidak ragu mewawancarai pejabat untuk mengkonfirmasi isu-isu tertentu.
"Itu hanya untuk jangka pendek aja, kalau sudah selaras sudah adaptasi kan nyaman kalau gitu," terangnya.
Simak Video "Mendikdasmen Apresiasi Digitalisasi Pembelajaran di SMK 3 Palangkaraya"
(des/des)