Panas Pegawai Minta Kepala Dinas PPPA Kalbar Dicopot

Suasana di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Barat tengah memanas. Puluhan pegawai mendesak agar pimpinan mereka, Herkulana Mekarryani dicopot dari jabatan kepala dinas.

Apa yang terjadi antara pegawai dan Kepala Dinas PPPA Kalbar?

Pegawai Merasa Direndahkan

Sebanyak 25 orang pegawai yang tergabung dalam Forum Pegawai DPPPA dan UPT Perlindungan Perempuan Provinsi Kalbar menandatangani surat desakan pencopotan jabatan Herkulana itu.

Dalam surat yang diterima detikKalimantan, Koordinator Forum Deri Octaris Cowari menyebutkan bahwa gerakan ini adalah usaha kedua setelah beberapa pegawai menghadap Gubernur Kalbar Ria Norsan 3 bulan lalu. Gerakan ini juga sebagai buntut dari sikap arogansi dan ketidakadilan dari Herkulana kepada bawahannya.

"Selama yang bersangkutan memimpin sejak awal tahun 2024, kami merasakan resah, tertekan, dihina, merendahkan, tidak adil, dan pilih kasih. Hingga suasana dan semangat kerja kami menjadi menurun dan merasa terpaksa kerja," kata Deri, Kamis (3/7/2025).

Dianggap Pilih Kasih dan Jarang di Kantor

Herkulana disebut sering melakukan kekerasan verbal, merendahkan kinerja pegawai DPPPA. Kemudian sikap pilih kasih yang dimaksud, tidak adil dalam pengaturan pembagian perjalanan dinas. Hanya orang tertentu yang diberi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

"Hanya ada tiga nama yang sering dapat SPPD. Seakan tidak menghargai SDM yang ada dan kami para pegawai tidak pantas dapat SPPD," bebernya.

Deri menambahkan bahwa Herkulana jarang berada di kantor. Salah satu alasannya yakni ada perjalanan dinas dan urusan pribadi.

"Tapi, dia tidak menunjuk pejabat pengganti sementara," ujarnya.

Surati Gubernur hingga Polisi

Para pegawai pun memohon Gubernur Kalbar Ria Norsan untuk menentukan sikap. Pada gerakan pertama, belum ada solusi terbaik. Apabila tidak menemukan titik terang, Deri mengatakan para pegawai akan melakukan mogok kerja sampai ada keputusan terbaik.

"Kalau kami mogok kerja, pelayanan sudah pasti terganggu dan mungkin ditiadakan," tegasnya.

Surat ini sudah dikirim ke Gubernur Kalbar, DPRD Kalbar, dan Polresta Pontianak. Dalam surat itu turut dilampirkan segala bukti perbuatan yang dikeluhkan pegawainya dan sebagai dasar pertimbangan untuk mencopot jabatan Herkulana.

Herkulana Merasa Difitnah

Herkulana Mekarryani buka suara terkait desakan pencopotan dirinya yang disampaikan puluhan pegawai DPPPA. Herkulana menyebut tuduhan itu adalah fitnah dan menegaskan siap memberi klarifikasi ke Gubernur Kalbar maupun DPRD Kalbar.

"Itu nggak ada. Staf DPPPA sudah kami klarifikasi, dan staf menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut. Yang bersangkutan (Deri Octaris Cowari) hanya mengatasnamakan Forum Pegawai," kata Herkulana kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

Ia juga membantah berbagai tudingan yang menyebutkan kerap melakukan kekerasan verbal, pilih kasih, hingga penghinaan terhadap pegawai. Menurutnya, selama ini ia hanya menjalankan pembinaan terhadap pegawai yang tidak disiplin.

"Yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan jam kerja dan sering menolak tugas yang diberikan atasan. Sehingga mendapat teguran dari saya," tegasnya.