Danais DIY Dipotong, Legislator Eko Suwanto Sarankan Pemda Manfaatkan CSR

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto. Foto: Dok Istimewa

Jogja -

Pemerintah pusat berencana memangkas anggaran Dana Istimewa (Danais) untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga 50% atau Rp 500 miliar untuk tahun depan. Merespons hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyarankan pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan corporate social responsibility (CSR).

Eko Suwanto juga menyarankan pemda di DIY untuk mendorong potensi dana dari swasta untuk pembangunan daerah. Selain itu, Eko Suwanto juga berpendapat pemda di DIY perlu menyikapi pemotongan Danais itu.

"Saat ada kebijakan pusat mengurangi alokasi dana keistimewaan untuk DIY, karena adanya kebijakan pemotongan anggaran pemerintah. Ada pilihan dorong partisipasi masyarakat lewat program CSR BUMN, BUMD juga perusahaan swasta diharapkan bisa bantu pembangunan di daerah," kata Eko Suwanto dalam rilis yang diterima detikJogja, Jumat (22/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ke depan, saya kira Pemda DIY tentu perlu cari anggaran dari swasta untuk menopang anggaran pembangunan daerah yang telah ditugaskan pusat," lanjutnya.

Perlu diketahui, Danais dipangkas sebesar Rp 200 miliar pada 2025. Alokasi anggaran tersebut juga dipotong pada tahun depan sebesar Rp 500 miliar.

Politisi dari Fraksi PDIP itu mengatakan, pemotongan Danais berdampak signifikan. Meski begitu, dia menerangkan, hal tersebut bakal melatih pemda untuk mencari sumber dana lain.

Eko Suwanto menjelaskan, program maupun kegiatan pemda dapat tetap berjalan ketika masyarakat ikut berpartisipasi. Dia pun berharap BUMN dapat berpartisipasi dalam pembangunan di DIY.

"Program dan kegiatan bisa berjalan, saat ada partisipasi masyarakat. Bagaimana juga BUMN, perusahaan nasional bisa berperan serta dalam pembangunan daerah. Ini senafas dengan implementasi ideologi Pancasila dan konstitusi," ungkapnya.

Eko Suwanto menganalogikan pemotongan Danais seperti pengurangan BBM untuk kendaraan.

"Saat BBM dikurangi, maka jarak tempuh kendaraan juga berkurang. Sebelum BBM dipangkas, kendaraan barangkali sampai tujuan. Nah setelah dipangkas, mungkin tidak akan sampai, kehabisan bensin. Demikian juga pembangunan, tentu susah mencapai seluruh indikator pembangunan.", ujar Eko Suwanto.

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, menerangkan kebijakan pemangkasan Danais itu merupakan kebijakan pemerintah pusat.

"Ya gimana itu kan APBN semua dipotong ya mau apa lagi dan itu sudah dimasukkan sebagai bagian usulan pemerintah di DPR kan gitu," katanya.

Secara politis, Sultan tak ingin mengaitkan Danais dengan upaya Sri Sultan HB IX yang kala itu membantu Indonesia.

"Saya tidak mau dalam pengertian politik, Dana Keistimewaan itu dipersamakan pada waktu swargi Sri Sultan HB IX membantu membiayai Republik. Jangan sampai. Wong dulu almarhum membantu itu ikhlas bukan untuk dikompensir dengan ini. Jadi itu kan beban bagi saya," ujar Sri Sultan.

Melobi penambahan Danais, sebut Sultan, menjadi beban bagi dirinya. Sultan pun menerima keputusan pemangkasan Danais tersebut.

Walaupun pemangkasan Danais bakal berdampak terhadap program yang telah direncanakan, Sultan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penyesuaian.

"Sekarang kami mengajukan, nanti akhir tahun ini baru realisasi. Jadi prosesnya memang panjang. Kalau dikurangi itu karena Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sudah menghitung perubahan yang ada, jadi kita sesuaikan," jelasnya.

Meski Sultan tidak ingin bernegosiasi dengan pemerintah pusat, tetapi dirinya tidak melarang DPR atau DPRD melakukan lobi atas pemangkasan Danais.

"Kalau DPR atau DPRD melakukan lobi-lobi ya silakan. Tapi kalau saya untuk menyampaikan negosiasi untuk agar Danais ditambah dan sebagainya, gitu, itu saya punya beban," ujar Sri Sultan.

Sultan menyebutkan, dirinya memahami kondisi negara saat ini yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi Covid-19. Sultan pun meyakini jika perekonomian nasional membaik, Danais bakal ditambah.

"Saya yakin nanti kalau ekonominya makin baik ya mesti tambah. Bukan akan mengurangi. Karena itu masuk dalam bunyi undang-undang," tutup Sri Sultan.