Sumbu Filosofi Jogja saat ini telah resmi memperoleh status sebagai Warisan Budaya Dunia dari UNESCO. Pemda DIY berjanji akan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dari UNESCO untuk mempertahankan status tersebut.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan UNESCO akan memberikan beberapa rekomendasi untuk segera dapat dilakukan guna menjaga status warisan budaya dunia tersebut.
"Kami harus konsisten menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang nanti menjadi catatan dari UNESCO untuk memenuhi standar yang setiap periodik harus dilaporkan. Kalau nanti menyimpang, ya bisa dicabut," jelas Sultan kepada wartawan di kantornya, Kepatihan, Kota Jogja, Selasa (19/9/2023).
Sultan melanjutkan rekomendasi dari UNESCO tersebut didasari dari tinjauan tim UNESCO ke Jogja sebelum sidang penetapan.
"Mereka (UNESCO) kan hadir di sini, kan keliling, yang dimaksud filosofi itu mana saja, bangunan apa saja, mereka tahu persis," ungkapnya.
Salah satu rekomendasi dari UNESCO yang sudah diungkapkan sebelumnya, menurut Sultan, yakni revitalisasi beteng Keraton. Meski begitu, Sultan masih menunggu rekomendasi resmi terkait hal tersebut.
Sultan mengatakan dalam proses revitalisasi beteng Keraton yang sudah berjalan sekarang, pihaknya harus membersihkan bangunan di dalam beteng yang menempel ke beteng.
"Tahun 2024 ini mungkin akan mengosongkan (bangunan) yang di dalam (beteng), gitu. Ini salah satu catatan yang mungkin nanti secara resmi akan menjadi rekomendasi," jelasnya.
Sultan mengaku belum bisa memastikan hal-hal apa saja yang direkomendasikan UNESCO. Namun menurutnya, status warisan budaya dunia bukan berarti tak boleh membangun atau menghilangkan bangunan di dalamnya.
Sultan melanjutkan, bangunan yang dipertahankan adalah bangunan yang masuk dalam konsep Sumbu Filosofi Jogja, begitupun sebaliknya.
"(Setelah penetapan) Nggak boleh lagi orang mbangun itu ndak, ya boleh. Tetap boleh, hanya masalahnya yang sudah ada yang dianggap itu bagian dari filosofi itu harus dijaga. Nanti dengan itu terus hotel saya gempur, ya nggak," terangnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan ada rumah warga yang digusur jika dianggap mengganggu pemenuhan rekomendasi UNESCO, Sultan tidak menampiknya. Meski begitu, hal tersebut menurut Sultan tak menjadi masalah jika masyarakat terdampak mendapat ganti rugi yang setimpal.
"Asal (pemerintah) beli tanahnya bukan semaunya sendiri tapi menyejahterkan masyarakat, ya masyarakat bisa punya rumah yang lebih besarkan juga nggak ada masalah, kan gitu," ujar Sultan.
"Tol juga ndak ada masalah, yang penting bagaimana masyarakat itu bukan makin miskin setelah dikosongkan tapi justru makin sejahtera, kan justru nggak mungkin akan nggak mau," imbuhnya.
Selengkapnya baca halaman berikutnya
(ahr/rih)