Warga Terdampak Revitalisasi Beteng Keraton Jogja Dapat 'Bebungah'

Jogja -

Sejumlah bangunan yang menempel di bagian dalam beteng Keraton Jogja dikosongkan. Hal itu menjadi bagian dari proyek revitalisasi beteng. Adapun pemilik bangunan mendapat bebungah.

Salah satu RW yang terdampak revitalisasi beteng yakni RW 14, Panembahan, Keraton. Ketua RW 14, Kurniawan menjelaskan sebelum revitalisasi dilakukan pihaknya telah mendapatkan sosialisasi.

"Setiap kali ada pembangunan semua RW itu dipanggil akan diberitahu nanti akan seperti ini seperti ini kayak master plan. Kalau RW saya dimulainya tanggal 8 Juli 2023," terang Kurniawan saat dihubungi wartawan, Rabu (20/9/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kurniawan menjelaskan semua bangunan di dalam beteng yang menempel badan beteng harus mengosongkan bangunan tersebut. Masing-masing penghuni yang terdampak mendapatkan bebungah dari Keraton.

"Yang diminta pergi ada namanya bebungah. Bukan ganti rugi bukan ganti untung loh. Soalnya tanah itu kan tanah magersari tanah milik Keraton. Jadi saat disuruh mengosongkan keraton memberikan namanya bebungah. Besarannya sesuai dengan ketentuan keraton," lanjutnya.

Di dalam wilayahnya, jelas Kurniawan, setidaknya terdapat 50 bangunan yang terdampak. Besaran bebungah pun beragam bergantung pada kondisi bangunan yang terdampak.

"Sekitar 50 KK, 50 bangunan lah. Beda-beda disesuaikan dengan bentuk bangunan dan luas bangunan. Kisarannya ada yang Rp 80 juta ada yang sampai Rp 300 juta tergantung bangunannya," ujarnya.

"Kalau misalnya luasannya memang agak luas lalu bangunannya beton semua itu dapatnya di atas Rp 200 (juta) tapi di bawah Rp 300 (juta)," imbuh Kurniawan.

Kurniawan menjelaskan para warga yang menempati bangunan yang menempel beteng tersebut, telah menempati kawasan tersebut sejak era Sri Sultan Hamengku Buwono IX atau tahun 1970-an.

"Sejak kanjeng Sultan ke IX dulu membolehkan warga menempati di situ itu sekitar (tahun) 70-an. 71-72 lah awal 70-an. Dulu kan lahan kosong semua cuma ada beteng itu," jelas Kurniawan.

"Lalu Sultan IX memperbolehkan warganya tinggal di benteng itu untuk kios dulu ya bukan rumah. Nah itu juga kerja sama dengan Walikota makannya lalu warga yang mau menempati itu harus mendaftar dulu ke RK, rukun kampung," lanjutnya.

Sementara itu, Paniradya Pati Keistimewaan, Aris Eko Nugroho mengungkapkan pihaknya mengeluarkan anggaran setidaknya Rp 20 Miliar pada 2022 lalu. Namun ia tidak memberitahukan anggaran di 2023.

"kurang lebih Rp 20 M, yang kagem (untuk) bebungah, pengkondisian dan konstruksi," terang Aris saat dihubungi wartawan, Rabu (20/9).