Kementan Siap Dipelototi Buntut Heboh Bantuan Beras Rp 60 Ribu/Kg

Kementerian Pertanian (Kementan) merespons bantuan beras yang digelontorkan bagi korban terdampak bencana di Sumatera. Data awal bantuan bencana yang tersebar di media sosial memantik interpretasi harga beras bantuan Rp 60 ribu per kilogram.

Dilansir detikFinance, Senin (8/12/2025), angka itu didapat dari postingan netizen di media sosial. Dari foto yang beredar disebutkan daftar kebutuhan untuk bantuan senilai Rp 73 miliar.

Dari total tersebut, bantuan senilai Rp 21,4 miliar dalam bentuk barang, seperti minyak goreng, beras, hingga pempers. Namun, rincian harga barang dinilai janggal sehingga menjadi perhatian, salah satunya beras.

"Lihat ada yang aneh nggak, Pak? Beras Rp 1.312.450.000 dibagi 21.874=60 ribu/kg. Artinya beras 15 kg harganya Rp 900 ribu. Lebih buruk dari tengkulak," tulis akun @ri******, dikutip dari akun Instagram @lambe_turah, Senin (8/12).

Terkait hal ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, menyampaikan permintaan maaf terkait data yang menuai sorotan publik. Pihaknya mengapresiasi adanya pengawasan dari masyarakat untuk memastikan akuntabilitas setiap bantuan yang diberikan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warganet yang ikut mengawasi, dan kami sampaikan saat ini bantuan beras pemerintah sudah mencapai 1200 ton senilai Rp 16 miliar rupiah," ujar Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (8/12).

Arief lalu menjelaskan perihal foto data awal soal bantuan yang beredar senilai Rp 1,3 miliar tidak mencantumkan volume secara lengkap. Dia memerinci angka 21.874 merupakan jumlah paket beras dengan masing-masing paket berisi 5 kilogram, sehingga bukan harga per kilogram. Dia memastikan hal ini sudah diperbaiki untuk menghindari kesalahpahaman.

Arief juga memastikan Kementerian Pertanian tidak membeli barang-barang itu menggunakan anggaran, tapi menerima bantuan dalam bentuk barang dari mitra dan pihak yang ingin berkontribusi. Pihaknya kemudian membantu menyalurkan bantuan tersebut ke wilayah terdampak bencana.

Pihaknya pun terbuka untuk diawasi atau dipelototi mengingat besarnya nilai dan volume bantuan. Oleh karena itu pihaknya menggandeng Inspektorat Jenderal untuk memantau proses pengelolaan dan distribusi bantuan agar bisa dipertanggungjawabkan dan diaudit.

Salah satu komitmen Kementan adalah menjaga akurasi data, transparansi, dan memastikan bantuan tersampaikan tepat sasaran kepada korban terdampak bencana di Sumatera.

"Kami terbuka terhadap kritik dan koreksi. Setiap sen uang donasi akan dipertanggungjawabkan dan diaudit. Yang terpenting kini adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di lapangan," tambah Arief.