Waswas Subsidi Bus Trans Jogja Dipangkas

Jogja -

Wacana pemangkasan subsidi bus Trans Jogja menjadi sorotan usai ada surat kaleng yang dipampang di salah satu halte di Umbuljarjo, Kota Jogja. Pemberitaan soal pemangkasan subsidi Trans Jogja ini menjadi salah satu berita paling menarik di detikJogja. Berikut kami sajikan rangkumannya.

Muncul Surat Kaleng di Halte Jalan Kenari

Surat itu terpampang di halte Jalan Kenari, Umbulharjo, Kota Jogja. Pada kertas ukuran folio itu terlihat tulisan yang ditulis menggunakan bolpoin dengan tiga warna berbeda.

Surat ditujukan kepada DPRD DIY. Foto surat terbuka itu juga beredar di media sosial.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yth DPRD DIY, kalau anggaran Trans Jogja dipangkas, kami pulang sekolah naik apa? Pelajar sekolah tidak mendapat tunjangan mobil dinas! #saveTJ," bunyi tuntutan yang tercantum dalam kertas tersebut dilihat detikJogja, Selasa (26/8/2025).

Jadi Poin dalam Pembahasan KUA PPAS

Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, menyebut wacana itu baru sebatas usulan. Pemangkasan subsidi baru dibahas di pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Itu dari awalnya Rp 87 miliar, itu ada pergeseran Rp 6,8 miliar. Angkanya masih gede (untuk subsidi Trans Jogja). Masih di angka Rp 80-an miliar," papar Nur saat dimintai konfirmasi, Selasa (26/8).

Penampakan kertas tuntutan di Halte Trans Jogja jalan Kenari, Kota Jogja, Selasa (26/8/2025). Foto: Adji Ganda Rinepta/detikJogja

Dia menyebut anggaran itu sementara akan digeser untuk sarana lain yang juga prioritas seperti perbaikan jalan. Jika dibutuhkan, ada kemungkinan anggaran akan kembali dimasukkan dalam APBD perubahan di tahun yang sama.

"Oleh karena itu untuk APBD murni ini digeser dulu, nanti akan kita penuhi lagi di perubahan di tahun yang sama. Sekiranya itu memang di Trans Jogja masih ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi, akan kita penuhi nanti di tahun anggaran berjalan, di perubahan," sambungnya.

Wacana itu muncul karena saat pembahasan APBD, Pemda DIY memang harus melakukan penyesuaian. Nur menyebut dengan istilah mengencangkan ikat pinggang.

"Subsidi tarif untuk Trans Jogja, karena itu kan sudah mensubsidi 17 tahun kan Pemda selalu mensubsidi. Berapapun kita loloskan, kemarin di dinamika pembahasan APBD murni 2026 itu kita harus semua mengencangkan ikat pinggang," imbuhnya.

"Saya sepakat solusi untuk mengatasi kemacetan di DIY menggunakan kendaraan umum, dalam hal ini Trans Jogja. Tapi ruang lingkup transportasi ini kan tidak hanya angkutannya saja, sarana prasarananya juga termasuk, jalan, lampu, ini kan juga harus menjadi perhatian," paparnya.

Kata Pemprov DIY dan Operator Trans Jogja di halaman berikutnya...

Pemprov DIY Minta Operator Tambah Penghasilan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyebut pemangkasan subsidi itu tak pelayanan akan berkurang atau berarti tarif akan dinaikkan.

"Subsidi itu sama dengan biaya operasi kendaraan (BOK) dikurangi pendapatan. Ketika subsidi dikurangi yang akan terjadi adalah, apakah kemudian layanan itu dikurangi atau pendapatannya yang ditambah yang dilakukan operator Trans Jogja," sambungnya.

Made meminta operator memutar otak untuk menambah pendapatan. Dia mengingatkan pendapatan bukan hanya dari retribusi tiket semata.

"Kalau ada pengurangan subsidi, harusnya di-push lagi di pendapatan. Pendapatan itu tidak harus selalu harus melalui tiket ya, karena Trans Jogja punya ruang yang cukup banyak untuk dikelola dan jadi pemasukan bagi mereka," ujarnya.

Kata Operator Trans Jogja

Direktur PT Anindya Mitra Internasional (AMI) selaku operator Trans Jogja, Priyatno Bambang Hernowo, mengatakan bahwa jumlah operasional bus tak akan berkurang. Tahun depan, bus yang beroperasi tiap hari tetap akan 116.

"Ada 128 unit yang kita operasikan, 116 dioperasikan artinya yang beroperasi tiap hari saat ini, 12 cadangan. Itu tetap akan berjalan di 2026 walaupun ada pemotongan (subsidi), rute juga tetap sama," jelasnya saat dihubungi, Rabu (27/8) malam.

Priyatno sadar betul jika subsidi dipotong maka konsekuensi sebagai operator adalah menambah pendapatan. Meski menurutnya BOK tahun depan dipastikan akan naik, ditambah tuntutan untuk tidak mengurangi kualitas fasilitas.

"Dishub menyampaikan bahwa di 2026 operasional tetap 116, artinya 116 bus tetap di jalur. Artinya BOK-nya seperti tahun ini atau ada kenaikan karena ada SDM yang mungkin UMR naik gitu ya," ujarnya.

Dia juga menyatakan bakal menggenjot pendapatan non tarif, minimal sama dengan jumlah subsidi yang akan dikurangi.

Priyatno bilang, hingga saat ini baru ada 55 bus yang sudah dipasangi branding dari total bus yang ada. Hal itu dikarenakan adanya aturan-aturan bus yang boleh dipasangi branding, namun ia tak memaparkannya.

"Maka yang akan dikejar ya pendapatan nontarif, dalam hal ini branding-branding yang ada di badan bus," papar Priyatno.

"Tantangannya adalah bisa dapat atau tidak, nah kita itu di 2026 akan ada penambahan 25 unit bus yang di 2025 belum bisa kita pasang karena umurnya belum ada 3 tahun, katakanlah karena itu baru dibeli 2023. Nah itu sekarang bisa kami pasarkan untuk itu gitu, nah itu potensinya," lanjutnya.

Selain itu, dia berharap tahun depan penumpang juga akan bertambah. Dia berharap berbagai pihak agar mengkampanyekan penggunaan transportasi umum.

"Kedua, saya berharap bahwa dari sisi penumpang itu juga ada kenaikan, dan berusaha untuk bisa mendapatkan jumlah penumpang yang besar. Ini butuh dukungan dari semua pihak," ungkapnya.

"Butuh dukungan, butuh kampanye, butuh role model. Kalau ada role model maka akan ikut, apalagi opinion leader itu mengkampanyekan penggunaan transportasi umum," pungkas Priyatno.