Survei BPS: Jogja Ranking 1 Hunian Layak dan Terjangkau se-Jawa

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati peringkat pertama dalam presentase hunian layak dan terjangkau se-Pulau Jawa selama tujuh tahun beruntun dari 2017-2024. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mengungkapkan sejumlah indikator penilaian tersebut.

BPS DIY merilis Data Strategis Statistik Sosial DIY 2024 yang terbit pada Juli 2025. Persentase hunian layak dan terjangkau di DIY mencapai 86,68 persen pada tahun 2024.

Angka tersebut unggul dari Jawa Timur di posisi kedua dengan 73,4 persen dan Jawa Tengah di urutan ketiga dengan 71,76 persen. Kemudian, di posisi keempat ada Banten (64,94 persen), Jawa Barat (56,25 persen), dan DKI Jakarta (39 persen) di posisi terakhir.

Ketua Tim Statistik Sosial BPS DIY, Agung Wibowo, mengatakan data tersebut diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Di mana terdapat empat kriteria terkait dengan hunian layak.

"Jadi akses terhadap hunian yang layak itu ada memenuhi empat kriteria. Yang pertama ketahanan bangunan, yaitu ketahanan untuk bahan bangunan atap, dinding, dan lantai rumah. Kemudian ada kecukupan luas tempat tinggal, yang luas lantainya per kapita itu harus lebih besar dari 7,2 meter persegi," kata Agung saat dihubungi detikJogja, Rabu (13/8/2025).

Data hunian layak dan terjangkau tahun 2017-2024. Foto diunggah Rabu (13/8/2025). Foto: dok. BPS DIY

"Kemudian kriteria ketiga adalah memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, dan yang terakhir adalah memiliki akses terhadap layanan sanitasi. Itu sebetulnya adalah kriteria untuk hunian layaknya," lanjutnya.

Disinggung soal indikator terjangkau, Agung menjelaskan, hal ini masih bersifat relatif dan BPS tidak mengeluarkan angka yang mengukur tingkat keterjangkauan tersebut. Sebab, sebagian besar rumah di DIY memang kepemilikan pribadi.

"Kalau misalnya kita dari terjangkau itu sebetulnya memang agak relatif. Tetapi jika kita lihat persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan status milik sendiri itu di DIY itu sebenarnya juga cukup besar," jelas Agung.

"Tetapi kalau kita lihat itu persentase cukup tinggi terutama di daerah-daerah seperti Kulon Progo dan Gunungkidul. Nah ini kalau misalkan kita kaitkan dengan harga tanah tadi agak masuk akal. Karena Kulon Progo dan Gunungkidul memang mungkin harga tanah belum semahal seperti di Kota Jogja," lanjutnya.

Agung kembali menegaskan jika indikator hunian layak dan terjangkau diambil dari empat kriteria tersebut. Hal ini berdasarkan dari indikator SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Jadi kalau di SDGs itu kan rinciannya memang hunian yang layak dan terjangkau. Nah kita sebetulnya untuk terjangkau itu belum mengukur sampai sejauh itu," tuturnya.

"Kita hanya mendekati pakai hunian yang layak tersebut yang pakai empat kriteria tadi. Nah ini adalah proxy indikatornya untuk memenuhi indikator SDGs tersebut," tutup Agung.

Anugerah Program Pendidikan Unggul

Anugerah Program Pendidikan Unggul