Harga Properti di Jogja Tinggi, Rumah Subsidi Jadi Primadona Para Pekerja

Jogja -

Mahalnya harga tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuat properti menjadi sulit dijangkau oleh para pekerja. Rumah bersubsidi dengan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR) menjadi incaran para pekerja.

Dilihat dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian PUPR, harga rumah Kabupaten Bantul masih lebih rendah dibandingkan Sleman, apalagi Kota Jogja. Di Bantul, harga rumah mulai dari Rp 250 jutaan, bergantung lokasi dan luasan tanah.

Kemudian disusul Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul yang memiliki harga properti yang cenderung terjangkau. Semakin dekat dengan Kota Jogja, harga rumah cenderung lebih tinggi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Padahal, di tahun 2024 ini, upah minimum provinsi (UMP) DIY hanya sebesar Rp 2.125.897. Dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, UMP DIY menduduki peringkat empat di bawah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur.

Kondisi tersebut membuat properti di Jogja menjadi sulit terjangkau bagi para pekerja. Sehingga, rumah bersubsidi menjadi primadona bagi pekerja yang membutuhkan hunian.

Humas PT Maro Anugerah Jaya yang juga salah satu pengembang rumah subsidi di DIY, Heri Sugiarto pun mengamini hal tersebut. Menurutnya, rumah bersubsidi bisa dijangkau oleh pekerja berpenghasilan minimal Rp 2,5 juta.

"(Rumah) Subsidi itu bisa (penghasilan) gabungan, maksimal itu Rp 7,5 Juta, minimalnya Rp 2,5 juta. Uang muka 10 persen untuk rumah subsidi," jelas Heri saat ditemui detikJogja, Sabtu (27/1/2024).

Heri menambahkan, saat ini peminat rumah subsidi di Jogja sangat tinggi. Alasannya, angsuran bulanan masih bisa dijangkau pekerja dengan penghasilan yang hanya sedikit di atas UMP DIY.

"(Peminatnya) Masih tinggi sekali, tapi memang kita menyediakan unit rumah subsidi kita terbatas. (Rumah Subsidi) Masih sangat dibutuhkan, walaupun di mana pun tempatnya agak terpencil pun akan dicari," ungkapnya.

"Karena harganya relatif murah, angsuran juga relatif murah seperti nyicil motor. Jadi yang pasutri muda-muda milihnya yang program subsidi," ujar Heri menambahkan.

Peran Bank dalam Rumah Subsidi

Pembelian rumah subsidi dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini tentu perlu melibatkan perbankan. Bank Tabungan Negara (BTN) pun menjawab tantangan ini.

Corporate Secretary Bank BTN, Ramon Armando mengatakan permintaan KPR terus meningkat setiap tahunnya.

"Permintaan KPR setiap tahunnya pasti meningkat terlebih dengan angka pernikahan baru yang setiap tahunnya juga mencapai 800.000 sampai 1,2 juta pernikahan baru," jelasnya saat dihubungi detikJogja, Senin (29/1).

"Nah mereka yang menikah atau keluarga baru ini pasti butuh rumah sebagai tempat tinggal. Sehingga setiap tahunnya kebutuhan akan rumah bertambah terus sekitar 600.000 sampai 800.000 unit," imbuhnya.

Untuk itu, sebagai 'Raja KPR', Bank BTN secara konsisten selalu memfasilitasi pembeli rumah subsidi dengan segala layanannya.

"Saat ini Bank BTN masih menjadi penguasa pasar KPR dengan kontribusi market share untuk KPR mencapai sekitar 40% dan khusus untuk KPR Subsidi Bank BTN menguasai pasar sekitar 83%," papar Ramon.

"Melihat besarnya market share Bank BTN dalam KPR pastinya itu sudah menjawab konsistensi kami dalam mewujudkan mimpi rakyat Indonesia memiliki rumah impian terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," tambahnya.

Pekerja Merasa Terbantu

Salah satu pembeli rumah subsidi di kawasan Bantul, Kukuh mengatakan ia mengetahui iklan rumah subsidi di media sosial dan media massa. Ia mengaku skema KPR yang ditawarkan bank BTN dapat membantunya memiliki rumah subsidi.

"(melihat) Iklan lewat media cetak dan media internet. Saat itu pembangunan rumah subsidi di Pajangan," jelas Kukuh kepada detikJogja, Senin (29/1).

"Sesuai aturan pemerintah, rumah subsidi ini diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan ketentuan pembayaran uang muka 10 persen," lanjutnya.

Pembeli lainya, Muhamad Robi juga mengaku senang betul karena bisa membeli rumah di dekat kampung halamannya di daerah Bantul. Robi, yang memutuskan mengambil KPR dari Bank BTN pun mengapresiasi pelayanan dari Bank BTN.

"Bersyukur akhirnya bisa punya rumah di kampung sendiri. Kebetulan saya bukan pekerja tetap, bukan PNS," jelas Robi saat ditemui detikJogja, Sabtu (24/1).

"Dari BTN ada beberapa klausul-klausul seperti asuransi itu sudah semua dimasukin di situ, jadi kita terima nyicil gelondongan saja. Biaya lain seperti mengurus akta itu juga sudah tidak perlu keluar kantong lagi," tutupnya.