Alasan di Balik Ditutupnya Belasan Dapur MBG di DIY

Sedikitnya 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) DIY ditutup sementara atau suspend. Penutupan operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) salah satunya disebabkan karena masalah perizinan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY sekaligus Ketua Satgas MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan sampai saat ini di DIY ada 462 SPPG. Dari jumlah tersebut, 394 SPPG di antaranya sudah beroperasi, 51 belum beroperasi, dan 17 lainnya masih berstatus suspend.

"Jumlah SPPG yang di-suspend 17. Belum operasional 51, operasional 394, total seluruhnya 462," terang Made saat ditemui di Kompleks Kepatihan Jogja, Rabu (29/7/2026).

Masalah Perizinan

Made menambahkan, penghentian sementara belasan SPPG itu disebabkan berbagai faktor. Salah satu penyebab utamanya yakni belum lengkapnya dokumen perizinan sebagai syarat operasional.

"Ya banyak hal ya. Salah satunya berkaitan dengan kelengkapan perizinan. Itu kemarin salah satu yang kita komunikasikan. Kan ketika beroperasional ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya kan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) ya. Cara pengolahan, SOP-nya mereka di sana seperti apa," bebernya.

Made mengatakan, penghentian sementara SPPG merupakan kebijakan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Pemda DIY bersama Satgas hanya melakukan pengawasan dan memastikan seluruh persyaratan segera dipenuhi sebelum operasional kembali dibuka.

"Komitmennya Kepala BGN yang baru kan seperti itu. Mudah-mudahan lebih terkontrol, lebih tertata. Itu aturannya BGN. Kita tinggal mengawasi. Persoalan menghentikan sementara operasional itu kewenangannya BGN. Mereka juga punya sistem pelaporan sendiri," katanya.

Made pun mencontohkan, kasus dugaan keracunan di Kulon Progo beberapa waktu lalu langsung dilaporkan kepada pemerintah. Dari evaluasi tersebut, Satgas kembali menekankan pentingnya pemenuhan seluruh persyaratan operasional, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Yang kita pertegas di Satgas adalah secepatnya syarat-syarat yang diperlukan harus dipenuhi. Contohnya SLHS. Ada yang dari 2025 sampai 2026 belum memasang SLHS-nya," pungkasnya.