.webp)
Juru bicara Universitas Gadjah Mada (UGM), I Made Andi Arsana, mengungkap strategi yang diterapkannya saat menghadapi isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, pengelolaan komunikasi krisis tidak hanya menuntut kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga pemahaman yang utuh terhadap persoalan.
Hal itu disampaikan Made Andi saat berbicara dalam Forum Kebijakan dan Bimbingan Teknis Komunikasi Strategis bertajuk Mengelola Krisis Perguruan Tinggi di Era Digital, di Jakarta pada Rabu (22/7/2026).
Andi mengatakan, saat dipercaya menjadi juru bicara UGM dalam menangani polemik ijazah Jokowi, ia lebih dulu meminta waktu untuk mempelajari persoalan secara menyeluruh sebelum memberikan keterangan kepada media. Proses itu dilakukan melalui diskusi dengan pimpinan universitas, fakultas, sekretariat universitas, hingga tim humas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingin memahami dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita sudah yakin dengan kebenarannya, kita bisa menyampaikan pesan dengan lebih tenang," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, hari ini.
Menurut Andi, pemahaman terhadap substansi persoalan menjadi modal utama agar juru bicara tidak mudah goyah menghadapi beragam opini yang berkembang di ruang publik. Karena itu, proses verifikasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian penting untuk membangun kepercayaan publik.
"Kalau kita sendiri masih ragu, akan sulit meyakinkan orang lain. Memahami fakta adalah langkah pertama yang tidak boleh dilewatkan," katanya.
Selain memastikan kebenaran informasi, Andi juga menekankan pentingnya seorang juru bicara terus belajar, terutama ketika harus menangani isu di luar bidang keahlian. Ia mengaku pernah mempelajari berbagai istilah medis, proses laboratorium, hingga hasil penelitian agar mampu menjelaskan persoalan secara tepat kepada masyarakat.
Diskusi dengan para pakar, lanjutnya, menjadi bagian penting untuk memperkuat pemahaman sehingga informasi yang disampaikan tetap akurat. "Tidak semua kasus sesuai dengan latar belakang keilmuan kita. Karena itu, jangan ragu belajar dan berdiskusi dengan ahlinya," tuturnya.
Andi juga menyoroti pentingnya menjaga batas antara identitas pribadi dan tanggung jawab profesional. Sebagai akademisi sekaligus kreator konten, ia harus mampu membedakan isu yang layak dibahas melalui akun pribadi dengan isu yang harus disampaikan sebagai representasi institusi.
"Kita harus bisa memilih mana yang layak disampaikan sebagai pribadi dan mana yang harus disampaikan sebagai representasi institusi," ungkapnya.
Di akhir paparannya, Andi mengingatkan bahwa komunikasi krisis tidak selalu berarti harus segera memberikan pernyataan kepada publik. Dalam kondisi tertentu, menurutnya, menahan diri justru menjadi strategi komunikasi yang lebih tepat selama proses penanganan masih berlangsung.
"Kadang diam bukan berarti tidak bekerja. Justru itu bisa menjadi pilihan paling bijaksana sampai kita benar-benar siap menyampaikan informasi kepada publik," pungkasnya.
