Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan lima pejabat barunya. Para pejabat ini mulai dari Sekretaris Utama hingga Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
Kelimanya merupakan pengganti pejabat sebelumnya. Kelima pejabat ini diperkenalkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bersama Trenggono di kantor BGN Jakarta Pusat, dikutip dari detikNews, Selasa (21/6/2026).
Agustina menyebut hal penting dari organisasi untuk program makan bergizi bergizi gratis (MBG) merupakan sumber daya manusia (SDM). Para pejabat baru BGN ini dilantik atas dasar Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto dan telah dilantik siang tadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin sore kemarin dapat Keppres mengangkat beliau-beliau ini, pejabat tinggi madya," kata Agustina dalam jumpa pers.
"Kami butuh tim memperbaiki BGN dan makan bergizi gratis," sambung dia.'
Berikut daftar pejabat yang diperkenalkan:
1. Lili Khamiliyah selaku Sekretaris Utama
2. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
3. Zainuri selaku Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran
4. Mariman Darto selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
5. Ketut Sumedana selaku Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan
Dalam kesempatan itu, Agustina sempat menyebutkan evaluasi program MBG bakal fokus pada dua aspek utama. Salah satunya soal validasi data penerima manfaat.
"Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami," kata Agustina kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).
Selain validasi data, BGN juga mengevaluasi skema insentif bagi SPPG. Selama ini, besaran insentif dinilai masih disamaratakan meski kapasitas layanan setiap SPPG berbeda-beda.
Dia juga menyebut ada SPPG yang hanya melayani 1.000 penerima manfaat dengan jangakauan relatif dekat, sementara itu ada SPPG yang melayani penerima manfaat yang lebih banyak dan dengan jangkauan wilayah yang lebih luas.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diakomodasi dengan skema yang proporsional.
"Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama," ujarnya.
"Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan," lanjutnya.

Komentar Terbanyak
Saran Pakar UGM soal Polemik Jogja Last Friday Ride
Disdag Jogja Buka Suara soal Curhat Difabel Dilarang Jual Asongan di Ngasem
BGN Umumkan 5 Pejabat Baru, Ini Daftarnya