.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman kembali mengubah kebijakan soal relokasi SD Negeri Nglarang yang terdampak proyek tol Jogja-Solo. Setelah sebelumnya batal direlokasi, kini Pemkab menyatakan akan merelokasi sekolah tersebut ke lokasi yang baru.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Agung Armawanta, menjelaskan keputusan relokasi ini sudah final. Ia menyebut, lahan pengganti juga telah disiapkan. Lokasinya berada di utara proyek jalan tol dan masih berada dalam satu kalurahan yang sama.
"Jadi kalau ini insyaallah sudah final. Dia (lahan SDN Nglarang) akan ngambil yang ada di lokasi yang sebelah utara, dulu alternatif lahan ketiga," kata Agung kepada wartawan di pendopo Setda Kabupaten Sleman Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, salah satu alasan tertundanya relokasi karena ada kendala dengan lahan pengganti yang berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Hingga akhirnya muncul opsi untuk pembatalan relokasi.
Akan tetapi, dalam rapat terakhir diputuskan untuk merelokasi sekolah tersebut. Sementara soal lahan pengganti disepakati menggunakan tanah kas desa (TKD) berupa tegalan.
"Jadi ya mempertimbangkan banyak aspek kalau ini Mas. Jadi satu tentu regulasi soal tanahnya dulu. Kemudian juga ini sudah bisa diterima masyarakat. Aksesnya dengan lingkungan juga masih mudah," ujarnya.
Adapun lahan pengganti yang disiapkan yakni seluas 4.812 meter persegi dengan anggaran yang diterima dari PT Jasamarga sebesar Rp 3,1 miliar. Agung menjelaskan, dalam proses pembangunan nanti, pemkab tetap akan menyiapkan anggaran tambahan sesuai dengan site plan.
"Nanti kebijakan Bupati soal angka (anggaran tambahan) itu. April ini proses penyesuaian site plan ini," jelasnya.
Sembari menunggu pembangunan berjalan, proses belajar mengajar siswa masih akan dilaksanakan di bangunan yang lama.
"Harapan selesai tahun ini, tapi untuk lokasi pembelajaran (sementara) berada di lokasi saat ini," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
3 Ruang Kelas Dibongkar
Sementara itu, Humas PT Adhi Karya Tol Jogja-Solo Paket 2.2 Agung Murhandjanto menjelaskan, dalam rapat dengan pemerintah daerah dan pihak terkait disepakati untuk dilakukan pembongkaran awal. Ia menjelaskan terdapat tiga ruang kelas yang dibongkar meliputi kelas 4, 5, dan 6.
"Kami dari sisi Adhi Karya dari pelaksana atau kontraktor, komitmennya adalah dalam rapat itu pembongkaran dimulai setelah tanggal 24 April sampai tanggal 5 Mei karena ada ujian," kata Agung saat dihubungi wartawan.
Ia mengatakan, sesuai kesepakatan, setelah ketiga kelas tersebut dibongkar, proses belajar mengajar siswa akan dipindah ke aula. Selama proses pembangunan, pihak kontraktor akan menyiapkan beberapa fasilitas pendukung seperti toilet untuk siswa.
"Kemudian nanti untuk kegiatan belajar mengajarnya pindah ke aula. Itu sudah disiapkan dari pihak sekolah katanya. Tugas kami adalah menyiapkan toilet, utilitasnya selama proses relokasi," ucapnya.
Agung melanjutkan, ketiga ruang kelas itu berada persis di kaki timbunan. Oleh karena itu, setelah dirobohkan, kontraktor akan membangun pagar pembatas untuk memastikan keamanan proyek. Sementara soal rencana pembangunan, Agung menyebut hal itu merupakan kewenangan PT Jasamarga.
"Nanti pelaksanaan pembangunan itu kan dari Jasamarga, kan dananya di sana. Dari kontraktor kan kemarin tugasnya adalah untuk itu untuk membongkar kelas yang terkena itu kemudian kita rapikan untuk area pekerjaan kita dengan pagar-pagar keamanan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Sleman Harda Kiswaya mengungkapkan batal merelokasi SDN Nglarang karena beberapa alasan. Harda menjelaskan alasan pembatalan relokasi itu setelah dirinya berkomunikasi dengan lurah dan dinas terkait ihwal lahan pengganti yang tak kunjung didapatkan. Sementara siswa harus segera mendapatkan kepastian agar bisa belajar dengan nyaman.
"Saya minta teman-teman kelurahan untuk bisa memahami. Alhamdulillah sudah bisa. Sehingga sudah sepakat berkaitan dengan SD (Negeri Nglarang) tidak jadi pindah," tutur Harda saat dihubungi wartawan, Kamis (12/3).
Saat itu, soal anggaran juga menjadi pertimbangan. Pagu anggaran yang disediakan juga terbatas sejumlah Rp 3,1 miliar. Dia mengatakan anggaran yang disediakan tidak cukup untuk sampai pada tahap pembangunan gedung.
"Ini (alasan nggak jadi pindah) dari kondisi yang ada. Tanah penggantinya ribet dan uangnya Rp 3,1 miliar. Itu berarti untuk tanah dan bangunan tidak cukup," ujar Harda saat itu.
