Pemerintah Kota Jogja mulai menyiapkan skema terkait kebijakan work from home atau WFH satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini bakal diterapkan diterapkan usai libur Idul Ftiri.
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, mengungkapkan meski belum final, pihaknya telah merancang pola kerja yang menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Salah satunya dengan menetapkan hari Jumat sebagai waktu pelaksanaan WFH bagi ASN di Pemkot Jogja.
Meski begitu, sistem WFH yang rencananya ditetapkan pada hari Jumat dipastikan tidak akan menggganggu sistem kerja aparatur maupun pelayanan terhadap masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Agar kerja tetap efektif, rencana saya Jumat WFH dan hari-hari biasa jam kantor saya perpanjang sampai sore untuk menutup kekurangan satu hari WFH," ujar Hasto saat dihubungi wartawan lewat pesan singkat, Minggu (22/3/2026).
Dilansir detikNews, Pemerintah bakal menerapkan kebijakan work from home (WFH) 1 hari dalam sepekan usai Lebaran menyusul efisiensi anggaran imbas konflik Timur Tengah. Tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), pemerintah berharap kebijakan WFH itu juga diterapkan perusahaan swasta.
"Kemudian yang terakhir terkait dengan kajian, bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).
"Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda," lanjutnya.
Kebijakan WFH tersebut akan diberlakukan pasca Lebaran. Namun, Airlangga belum menyebut rinci kapan waktu pelaksanaannya.
"Pasca-Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," ujarnya.
Pihaknya kini tengah menyusun teknis pelaksanaannya. Pemerintah akan menginformasikan lebih lanjut nantinya.
"Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," lanjutnya.
Terkait rentang waktu kebijakan tersebut, Airlangga juga belum memerinci. Menurutnya, kebijakan WFH akan menyesuaikan situasi yang berkembang di Timur Tengah.
"Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang," ujarnya.
(ams/apu)
