.webp)
Sebanyak 159.707 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinonaktifkan. Dinas Sosial (Dinsos) DIY mengungkapkan proses reaktivasinya.
Kepala Dinsos DIY, Endang Patmintarsih, mengatakan Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah dengan jumlah peserta nonaktif terbanyak, yakni 56.087 peserta, disusul Kabupaten Sleman sebanyak 34.143 peserta. Sementara Kabupaten Bantul 31.965, Kota Yogyakarta 22.304, dan Kabupaten Kulon Progo 15.208.
"PBI JK ini hanya diberikan kepada warga yang masuk Desil 1 sampai Desil 5 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika tidak masuk dalam kelompok itu, otomatis dinonaktifkan," kata Endang saat dihubungi wartawan, Senin (9/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Endang menjelaskan, peserta PBI JK yang termasuk dalam kategori warga desil 1 hingga desil 5 dapat diaktifkan kembali setelah melalui proses reaktivasi.
"Nanti bisa mengajukan reaktivasi ke Dinas Sosial kabupaten/kota masing-masing. Dokumen yang perlu disiapkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)," jelasnya.
"Sepanjang melakukan reaktivasi dan memang benar sesuai dia masuk desil 1 sampai 5 pasti bisa diaktifkan kembali," ujarnya.
Sebelumnya, dilansir detikNews, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait ramainya warga yang mengeluhkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) mendadak dinonaktifkan. Bendahara Negara itu memastikan uang yang dikeluarkan pemerintah untuk program tersebut tidak berkurang.
Purbaya mengatakan penonaktifan sejumlah peserta PBI JK pada prinsipnya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Meski demikian, ia meminta pemutakhiran dan jangan bikin keributan.
"Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2).
"Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," tegas Purbaya.
