Pakar UGM Nilai Keputusan Indonesia Masuk Board of Peace Blunder

Sleman -

Langkah diplomasi terbaru pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk bergabung ke dalam Board of Peace (BOP) menjadi sorotan. Akademisi lintas disiplin ilmu di Universitas Gadjah Mada (UGM) angkat bicara soal langkah pemerintah ini.

Hal ini diungkapkan dalam forum diskusi 'Pojok Bulaksumur' yang digelar di selasar Balairung UGM, Jumat (6/2/2026). Dalam diskusi itu, Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM, Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A., mengatakan sebuah kebijakan dapat dinilai tepat atau tidak sangat bergantung pada parameter yang digunakan oleh pemerintah. Baik dari sisi strategi jangka panjang maupun dukungan domestik.

"Apakah blunder Indonesia ke dalam Board of Peace bisa disebut sebagai blunder atau tidak itu tergantung pada dan ukuran yang dipakai. Kalau ukuran yang kita gunakan itu strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang, norma moral, ukuran yang kita gunakan adalah dukungan domestik bagi pemerintah yang sekarang. Mungkin kita bisa katakan itu adalah kebijakan yang blunder," kata Prof Rachmat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prof Rachmat melanjutkan, ada yang menilai, pengambilan keputusan ini merupakan cara Indonesia untuk memengaruhi pengambilan keputusan secara multilateral.

"Itu harus dilakukan karena kalau tidak menjadi anggota Indonesia nggak bisa bersuara, enggak bisa menyuarakan kepentingannya, nggak bisa menyuarakan kepentingan Palestina," ujarnya.

Dia menyebut Indonesia tidak akan punya daya tawar jika berjuang sendirian di BOP. Satu-satunya peluang adalah melalui koalisi delapan negara Muslim. Namun, dia meragukan soliditas koalisi tersebut karena perbedaan kepentingan yang tajam antara negara seperti Arab Saudi, Turki, dan Pakistan.

"Kalau Indonesia sendirian, Indonesia saya kira tidak bisa berbuat banyak. Tetapi mengharapkan koalisi delapan negara Muslim itu untuk memberikan suara yang tegas dalam Board of Peace, itu juga terlalu mengawang-awang karena perbedaan kepentingan yang begitu banyak," ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya, keputusan pemerintah masuk dalam BOP merupakan blunder. Prof Rachmat juga melihat pemerintah saat ini sedang melakukan upaya 'pemadaman api'. Hal ini terlihat dari langkah mendadak memanggil para mantan Menteri Luar Negeri ke Istana untuk berkonsultasi setelah keputusan diambil.

"Saya melihat ini sebuah blunder yang sekarang sepertinya sedang dicoba untuk dipadamkan oleh pemerintah. Contohnya baru-baru ini para mantan menteri luar negeri dan wakil menteri luar negeri dipanggil ke Istana diajak rundingan, diajak bicara, tapi kita kan enggak pernah tahu sebetulnya apa isinya," ujarnya.

Sementara itu, Achmad Munjid, M.A., Ph.D., dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai struktur organisasi BOP. Dia mengingatkan agar Indonesia tidak hanya terjebak pada posisi teknis, tetapi harus mampu mempengaruhi kebijakan di tingkat pengambil keputusan.

"Masalahnya ada di struktur BOP itu sendiri. Berdasarkan dokumen yang ada, pengambil keputusan utama berada di layer pertama dan kedua yang didominasi oleh tokoh-tokoh dekat Trump (Presiden Amerika Serikat Donald Trump), sementara posisi negara lain seringkali hanya bersifat teknis operasional. Jika misi kita adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina, maka kita harus berada di meja di mana keputusan besar dibuat," ungkap Munjid.

Munjid juga menggarisbawahi pentingnya tata kelola koordinasi antarlembaga di dalam negeri sebelum sebuah keputusan internasional diambil secara permanen.

"Ibarat seorang sopir yang sudah menyetir jauh baru kemudian bertanya pada penumpang soal arah tujuan, tentu akan sulit untuk berputar balik. Untuk urusan negara yang melibatkan anggaran dan komitmen besar, idealnya ada dialog mendalam dengan DPR sejak awal," ujarnya.