.webp)
Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Dana Hibah Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2020 kembali digelar hari ini. Putra terdakwa Sri Purnomo, Raudi Akmal hadir sebagai saksi dicecar oleh majelis hakim soal dana hibah.
Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jogja berlangsung hingga malam hari. Usai menerima rentetan pertanyaan dari Jaksa dan kuasa hukum terdakwa, giliran majelis hakim yang mencecar Raudi dengan pertanyaan.
Anggota Majelis hakim, Gabriel Siallagan, mengawalinya dengan pertanyaan soal apakah seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sleman mengetahui jika Raudi anak dari Sri Purnomo, Bupati Sleman kala itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira tidak," jawab Raudi dalam persidangan, Senin (19/1/20206).
"Kalau saya tanya, lebih luas lagi. Apakah masyarakat Kabupaten Sleman, khususnya yang menerima, yang mengajukan proposal tembusan, tahu tidak bahwa yang namanya Raudi Akmal itu adalah seorang anak Bupati?," timpal Gabriel.
"Mungkin mayoritas...," sahut Raudi.
Belum selesai Raudi menjawab, Gabriel langsung memotong dengan pernyataan yang cukup menohok.
"Jangan kata-kata mungkin, Pak. Kita tidak bisa kata-kata mungkin, kita tidak biasa dengan bahasa-bahasa bersayap," ketus Gabriel.
"Mayoritas mengerti," jawab Raudi.
"Simpel jawaban saya toh. Tidak usah kata-kata mungkin. Kami ini Hakim ini tidak biasa memahami konsep, konteks, kata-kata, kalimat bersayap, Pak. Iya atau tidak? Kalau hati ragu dalam memutuskan, Pak, apa kata masyarakat, beda dengan kalian yang biasa berpolitik. Makanya itu saya tanya dulu," timpal Gabriel.
Gabriel kemudian kembali mencecar Raudi dengan pertanyaan soal apakah status Raudi sebagai putra bupati kala itu punya pengaruh ke dinas-dinas terkait proposal titipan yang Raudi serahkan. Pasalnya menurut Gabriel, dengan status Raudi itu ditambah statusnya sebagai anggota dewan, tentu akan berpengaruh pada keputusan.
"Saya hanya menjalankan fungsi keterwakilan saya sebagai anggota DPR ketika saya berada di masyarakat mendapatkan keluhan dan masukan di situasi COVID-19," jelas Raudi.
Jawaban Raudi itu sontak membuat Gabriel mempertanyakan soal kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan awal yang membahas sosialisasi program dana hibah. Gabriel menyoroti, hanya Raudi sebagai anggota dewan yang aktif dalam pertemuan membahas dana hibah.
Terlebih, Raudi yang berada di Komisi D, tidak secara langsung bersinggungan dengan bidang pariwisata. Selain itu, saat menyosialisasikan program ini ke masyarakat, ternyata Raudi belum memahami regulasi program ini yang dikeluarkan kementerian.
"Apakah sebelum Saudara menyosialisasikan kepada kelompok sadar wisata, apakah sebelumnya Saudara sudah tahu peraturan Kementerian Pariwisata mengenai dana hibah? Sudah tahu itu?," tanya Gabriel.
"Tidak tahu," jawab Raudi.
"Lah kenapa Saudara berani menyosialisasikan, menyampaikan kepada kelompok-kelompok sadar wisata ini ada kamu teknisnya tidak tahu seperti apa, ditujukan kepada siapa? Dasar hukumnya kan Saudara belum pegang," timpal Gabriel.
Raudi pun menjawab jika kegiatan sosialisasi terkait dana hibah ini adalah permintaan tolong dari Sekda Sleman kala itu Harda Kiswaya. Termasuk informasi teknis tentang program dana hibah ini.
"Di mana Saudara dimintai tolong itu? Ada saksi yang melihat?," tanya Gabriel.
"Izin menjawab Yang Mulia, bahwa kami datang ke situ karena dihubungi oleh Saudara Kunto. Untuk diminta ke lantai 3 Smart Room di Pemda Sleman. Dan di situ disampaikan oleh Saudara Harda dan Kunto, bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman akan mendapatkan program bantuan berbasis perbaikan dari COVID-19. Dan di situ kami tidak tahu secara rigid dan detailnya," ujar Raudi.
