Sepak Terjang Raudi Anak Sri Purnomo di Kasus Dana Hibah Sleman Rp 10 M

"Bahwa atas pengumpulan proposal yang dilakukan oleh saksi Raudi Akmal dan diserahkan kepada Dinpar Sleman yang bukan berasal dari desa wisata yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati atau Surat Keputusan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman diberikan tulisan atau kode 'RA' yang merupakan kode proposal yang berasal dari titipan saksi Raudi," ujar JPU.

Raudi juga menggalang pertemuan para dukuh dari Kalurahan Pandowoharjo dan Trimulyo untuk menyosialisasikan dana hibah pariwisata ini. Raudi pun menjanjikan bakal mengawal proposal tersebut.

"Saksi Raudi akan mengawal proposal tersebut, saksi Raudi juga menyampaikan agar proposal diserahkan kepada saksi Joko Triyono, saksi Raudi menyampaikan memohon bantuan untuk Pemenangan Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Sleman Nomor Urut 3 (Kustini-Danang)," ucap JPU.

Dalam kasus ini, penyelewengan dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman 2020 dinilai mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 10.952.457.030. Sri Purnomo pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pihak Raudi Buka Suara

Kuasa hukum Raudi Akmal, yaitu Rizal,merespons dakwaan jaksa tersebut. Rizal, menegaskan bahwa rangkaian proses yang dilakukan oleh kliennya mulai dari pengajuan hingga pelaksanaan hibah berada dalam koridor mekanisme pemerintahan yang sah dan merupakan manifestasi dari fungsi representasi DPRD.

Dalam dakwaan, JPU menyoroti keterlibatan Raudi Akmal dalam mengoordinasikan proposal kelompok masyarakat, termasuk pemberian kode khusus pada proposal. Menanggapi hal ini, Tim Kuasa Hukum menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari kewajiban konstitusional.

"Undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa anggota DPRD berkewajiban memperjuangkan aspirasi konstituen dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Jumat (19/12/2025).

Rizal menjelaskan, keterlibatan anggota DPRD dalam proses pengumpulan dan penyaluran aspirasi masyarakat, termasuk melalui skema hibah, justru merupakan mandat yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Dalam konteks hibah pariwisata, pengumpulan dan penyampaian aspirasi itu adalah bagian dari pelaksanaan sumpah jabatan, bukan tindakan yang melanggar hukum," katanya.

Terkait sorotan bahwa Raudi Akmal bergerak di luar lingkup komisi teknis yang membidangi pariwisata, Tim Kuasa Hukum meluruskan bahwa batasan komisi adalah untuk pembagian fokus kerja internal DPRD, bukan pembatasan pelayanan kepada rakyat.

"Secara etika dan praktik politik, membantu masyarakat adalah kewajiban setiap anggota DPRD. Tidak ada satupun ketentuan yang melarang anggota DPRD memperjuangkan aspirasi rakyat hanya karena berada di luar komisi tertentu," jelas Rizal.

Lebih lanjut, Rizal juga menekankan bahwa seluruh proses hibah tetap berada dalam koridor administratif pemerintah daerah. Penilaian, verifikasi, hingga pencairan dana dilakukan oleh perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak dapat dimaknai sebagai intervensi atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak legislatif.

"Perlu dipahami secara utuh, memperjuangkan aspirasi masyarakat tidak sama dengan mengendalikan atau mengatur pelaksanaan teknis hibah. Ada mekanisme birokrasi yang berjalan dan itu menjadi tanggung jawab eksekutif," tegasnya.

Menurut Rizal, penting bagi semua pihak untuk membedakan antara kewajiban konstitusional wakil rakyat dengan dugaan pelanggaran hukum yang harus dibuktikan secara objektif di pengadilan.

"Melalui penjelasan ini, kuasa hukum berharap publik dapat melihat perkara hibah pariwisata Sleman secara proporsional dan menjunjung asas praduga tak bersalah," kata dia.

Jaksa Sudah Periksa Raudi

Sementara itu jaksa menyebut anak Sri Purnomo, Raudi Akmal, juga sudah diperiksa sebagai saksi.

"Sementara untuk saksi RA kalau tidak salah baru satu kali, waktu itu hadir ya, setelah pemeriksaan tersangka SP itu lanjut saksi RA," ungkap Kepala Kejari Sleman, Bambang Yunianto, saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Jumat (19/12/2025).

Bambang tak memerinci kapan memanggil para saksi terkait kasus dana hibah pariwisata Sleman tahun 2020.

"Pasti prosesnya berjalan, nanti tinggal nunggu laporan penyidik, kapan waktu yang tepat untuk memanggil RA. Nanti kita akan rilis kok, pasti terbuka," sambungnya.

Bambang menyebut belum ada tersangka baru dalam kasus ini. Pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari para saksi.

"Saat ini belum bisa dijawab secara gamblang dulu, nanti ditunggu dulu, pasti kita mengambil langkah-langkah lanjutan," ujar dia.

Meski begitu, Bambang tak menampik bakal ada tersangka lain dalam kasus ini. Mengingat dalam dakwaan, JPU menyertakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal turut serta melakukan perbuatan pidana.

"Prinsipnya kita sudah melakukan penyidikan, tapi kita belum menetap (tersangka) yang untuk (pasal) 55-nya siapa, itu aja. Kan ada pasal 55-nya di dalam dakwaan kita, nanti kita akan segera memproses sesuai dengan ketentuan yang ada," ujar Bambang.