.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyebut ada empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak beroperasi sementara akibat dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG). Dari empat SPPG itu, satu di antaranya sudah aktif lagi usai melaksanakan rekomendasi dari BGN yakni mengurus SLHS.
"Jadi ada empat SPPG di Bantul yang operasionalnya berhenti sementara karena kasus dugaan keracunan (MBG)," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bantul, Hermawan Setiaji kepada detikJogja, Kamis (6/11/2025).
Penutupan sementara empat SPPG itu, lanjut Hermawan, dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Di mana BGN melakukan hal tersebut setelah melakukan audit terhadap empat SPPG tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kalau ada kejadian dugaan keracunan MBG langsung dari BGN ada yang mengaudit dan keluarlah keputusan tersebut, yaitu berhenti sementara. Jadi BGN yang melakukannya," ujarnya.
Namun, berdasarkan informasi yang terakhir Hermawan terima, satu dari empat SPPG sudah aktif kembali. Menurutnya, SPPG itu aktif kembali setelah melaksanakan rekomendasi dari BGN.
"Dari empat itu yang sudah diaktifkan satu, diaktifkan lagi itu karena rekomendasi dari BGN sudah dijalankan salah satunya mengurus SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi)," ucapnya.
Berkaca dari kasus tersebut, Hermawan menyebut Pemkab telah melakukan evaluasi. Hasilnya, dua penyebab keracunan MBG yakni waktu penyajian lebih dari 4 jam dan waktu di SPPG makanan yang masih panas terburu-buru ditutup.
"Jadi imbauannya ke SPPG ya (makanan) jangan ditutup sebelum dingin, kemudian yang sekolah sebelum 4 jam harus sudah disajikan," ucapnya.
