Respons Purbaya 'Digeruduk' Gubernur: Semuanya Minta Ditanggung Saya

Kepala Daerah ke kantor Purbaya. (Foto: detikcom/Anisa Indraini)

Jogja -

Para Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) "menggeruduk" Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD). Purbaya buka suara menanggapi kedatangan mereka.

Dilansir detikFinance, kedatangan gubernur yang memprotes pemotongan anggaran TKD itu normal. Namun ia menegaskan Pemerintah Daerah (Pemda) harus memperbaiki kinerja belanja yang selama ini dinilai kurang bagus.

"Semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya nggak ada keberatan. Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana-sini. Salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Purbaya juga menyebut dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah meminta beberapa hal agar ditanggung pemerintah termasuk gaji pegawai. Menurutnya itu permintaan yang normal, namun tetap harus lihat kemampuan APBN.

"Kalau dia mah minta semuanya ditanggung saya, itu permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat, ya naik turun, tapi cenderung turun terus kan. Jadi, kalau diminta sekarang, ya pasti saya nggak bisa," ucap Purbaya.

Untuk diketahui, TKD dalam APBN 2026 diputuskan sebesar Rp 693 triliun. Jumlah itu sudah ditambah dari sebelumnya Rp 650 triliun, namun masih lebih rendah dari alokasi 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.

Purbaya mengakui pemotongan itu cukup besar. Namun Purbaya membuka kemungkinan menambah anggaran ke daerah jika pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara bagus.

"Saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti memasuki pertengahan triwulan II tahun 2026. Kalau memang ekonominya sudah bagus, pendapatan pajaknya naik, Coretax lebih bagus, Bea Cukai nggak ada bocor, pajaknya nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan? Kalau naik semua, kita bagi," tegas Purbaya.