Belasan Dapur MBG Jogja Diminta Lekas Urus Sertifikat Higienis

Belasan Dapur MBG Jogja Diminta Lekas Urus Sertifikat Higienis

Adji G Rinepta - detikJogja
Selasa, 30 Sep 2025 19:22 WIB
Petugas SPPG menyiapkan Makan Siang Gratis (MBG) (Antara Foto/Andry Denisah)
Foto: Ilustrasi Makan Siang Gratis (Antara Foto/Andry Denisah)
Jogja -

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengonfirmasi ada 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di Kota Jogja namun belum mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Seluruh SPPG itu ditarget sudah harus punya SLHS Oktober ini.

Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, mengatakan mayoritas dari belasan SPPG ini sudah beroperasi sejak Mei 2025. Seluruh SPPG itu, menurutnya, belum ada yang memiliki SLHS. Semua SPPG sudah diminta mengurus SLHS paling lambat Oktober ini.

"Di Jogja kan ada 14 SPPG kalau nggak salah yang operasional. 13 sudah jalan, yang satu jalan Oktober ini. Ada yang dari Mei rata-rata di Kota itu, tidak serempak, satu-satu," ujarnya saat dihubungi, Selasa (30/9/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari aturan kan semua diminta untuk segera ngurus Oktober ini. Iya, disyaratkan semuanya," sambung Wawan.

ADVERTISEMENT

Di sisi lain, Wawan menjelaskan, Kota Jogja ditargetkan memiliki 42 SPPG. SPPG ini dibangun satu per satu karena juga dievaluasi oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) secara bergantian.

SPPI adalah perpanjangan tangan Badan Gizi Nasional (BGN) yang membawahi seluruh SPPG di tingkat daerah. Wawan menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apapun terkait teknis dan pengawasan. Semua ditangani oleh SPPI.

"Di kota itu, 42 (SPPG) rencananya, sebagian besar baru rencana pembangunan. Di kota itu rata-rata kesulitan nyari tempat, lokasi, mahal," ungkap Wawan.

"(Pembangunan) tidak (serempak), satu-satu. Kan dari SPPI mengevaluasi satu-satu. SPPI itu yang mengelola dari BGN itu di daerah ada yang namanya SPPI, itu ada petugasnya masing-masing," sambungnya.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan Pemkot Jogja juga telah membentuk tim melibatkan Sekda dan asisten yang mengawal program MBG, kendati tidak menjadi penentu kebijakan MBG.

"Di Kota Jogja ini kita melakukan mitigasi. Saya bilang Dinas Kesehatan supaya mengawal betul ikut membantu agar tidak terjadi keracunan. Itu saya kira tindakan-tindakan preventif untuk mencegah," kata Hasto melalui keterangannya.




(apu/dil)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads