Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Erick Thohir menjadi Menpora. Lalu, bagaimana nasib Kementerian BUMN?
Dilansir dari detikNews, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengaku telah mendengar isu Kementerian BUMN akan dihapus dan difokuskan ke Danantara. Dia meminta agar kebijakan itu jangan sampai diputuskan secara terburu-buru.
"Saya baru mendengar isu itu, tapi belum bisa dipastikan kebenarannya. Terkait beredarnya informasi bahwa Kementerian BUMN akan dihapus dan difokuskan ke Danantara, kalau memang tujuannya untuk mengoptimalkan fokus dan kinerja BUMN, mungkin publik bisa memahami," kata Mufti Anam kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mufti mengingatkan perlunya penjaminan terhadap penglolaan BUMN yang menyangkut aset negara. Isu pengelolaan BUMN yang akan diurus BPI Danantara diharap tak menimbulkan kerumitan.
"Tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah bisa dijamin pengelolaan BUMN akan benar-benar lebih baik bila diurus lewat model badan atau sepenuhnya diurus BPI Danantara atau justru menambah kerumitan dan menghambat akselerasi dan transformasi BUMN," kata Mufti.
Legislator PDIP itu mengingatkan kebijakan strategi ini harus mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk undang-undang dan koridor hukum yang jelas.
"Kami berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan besar seperti ini. Kebijakan strategis yang menyangkut aset negara dan hajat hidup rakyat banyak harus dipastikan sesuai dengan prinsip good corporate governance, taat pada undang-undang, serta berada dalam koridor hukum yang jelas," ungkap Mufti.
Ia tak ingin ada penumpang gelap yang menunggangi suatu kebijakan. Mufti meminta pemerintah melibatkan DPR, pakar, hingga publik dalam mengambil keputusan.
"Jangan sampai ada 'penumpang gelap' yang menunggangi kebijakan ini untuk kepentingan kelompok tertentu, sementara rakyat hanya jadi penonton. Saya mengingatkan, jangan menyelesaikan masalah dengan cara membakar lumbung," ujar Mufti.
"Justru kita harus pastikan BUMN dikelola sebaik-baiknya agar manfaatnya sebesar-besarnya dirasakan oleh rakyat. Pemerintah harus transparan, melibatkan DPR, pakar, dan publik sebelum membuat langkah yang berimplikasi langsung pada arah pengelolaan aset negara kita," imbuhnya.
Diketahui, Erick Thohir resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Istana Negara, Jakarta hari ini. Belum ada informasi soal jabatannya sebagai Menteri BUMN.
(afn/apu)
Komentar Terbanyak
Pakar UII Tak Percaya Ada Beking di Kasus Ijazah Jokowi: Ini Perkara Sepele
Siapa Beking Isu Ijazah yang Dicurigai Jokowi?
Gelagat Anggun Sopir Bank Gondol Rp 10 M Sebelum Ditangkap