Syahdan Husein Admin Gejayan Memanggil Ditangkap Polisi

Massa yang mengatasnamakan Gejayan Memanggil menggelar aksi di depan gedung DPRD DIY, Senin (1/9/2025). Foto: Serly Putri Jumbadi/detikJogja

Sleman -

Beredar kabar bahwa humas atau admin Gejayan Memanggil, Syahdan Husein, ditangkap polisi di Bali. Kabar itu dibenarkan oleh salah satu admin Gejayan Memanggil, Abe.

"Iya ketangkap, Bang Syahdan. Info dari jaringan di Bali (ditangkap) semalam sekitar jam sebelas malam waktu setempat," kata Abe saat dihubungi wartawan, Selasa (2/9/2025).

Abe menyebut Syahdan masih merupakan bagian dari gerakan Gejayan Memanggil. Namun Abe belum mengetahui lebih lanjut terkait alasan penangkapan Syahdan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masih, Bang Syahdan masih bagian GM (Gejayan Memanggil) waktu ditangkap. Cuma untuk perannya kurang tahu," ujar dia.

Sejumlah Aktivis-Demonstran Ditangkap

Dilansir detikNews, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan terkait proses hukum terhadap sejumlah aktivis dan demonstran yang ditangkap. Namun, menurutnya, penangkapan yang dilakukan itu merupakan salah satu proses hukum.

"Ya, itu kan sudah proses hukum. Jadi kita tunggu prosesnya sejauh mana. Apakah ada pelanggaran UU kita atau aturan hukum kita atau itu baru sekedar diminta yang keterangan," kata Dave di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Aktivis-aktivis yang ditangkap itu ialah Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen, oleh aparat pada Senin (1/9) malam. Kemudian, ada pula aktivis Syahdan Husein dan Khariq Anhar yang juga ditangkap.

Diketahui, demonstrasi terjadi beberapa hari terakhir. Pada Kamis (28/8), Sekretariat Jenderal DPR sempat memberlakukan sistem WFH akibat adanya demo buruh di gedung DPR.

Kemudian demo pun semakin panas setelah pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan tewas dilandas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Demo itu berlanjut ke Jumat (29/8) hingga Sabtu (30/8).

Selain melakukan aksi, massa menggeruduk dan menjarah rumah-rumah anggota DPR RI. Hingga akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR.