Aliansi Kalijaga Menggugat Demo di Simpang UIN Jogja

Sleman -

Aliansi Kalijaga Menggugat menggelar aksi demo di simpang tiga Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Caturtunggal, Depok, Sleman. Ratusan mahasiswa yang didominasi mahasiswa UIN menyampaikan tuntutan terkait reformasi DPR hingga Polri.

Pantauan detikJogja, Sabtu (3/8/2025), pukul 14.39 WIB, mahasiswa membuat lingkaran besar di jalan simpang tiga UIN. Arus lalu lintas cukup terganggu.

Mereka meneriakkan orasi untuk mereformasi DPR serta Polri. Kemudian tuntutan untuk mengadili pelaku pelindas driver ojol, Affan Kurniawan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tujuan utama kita adalah reformasi DPR yang bobrok. Hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa Indonesia," ujar orator di aksi tersebut.

Pukul 14.42 WIB, aliansi mahasiswa melakukan pembakaran barikade pembatas jalan. Api berkobar di tengah jalan simpang tiga UIN.

Sementara itu, mereka juga menyanyikan lagu Buruh Tani. Ini sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah saat ini.

Dalam aksi ini, terlihat juga beberapa aparat TNI yang melakukan pengamanan.

Tuntutan dalam Aksi

Mereka menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya reformasi DPR RI.

Pantauan detikJogja sore ini pukul 16.00 WIB, mahasiswa UIN Jogja serta beberapa gabungan mahasiswa kampus lain duduk melingkar di simpang tiga UIN Sunan Kalijaga Jogja. Beberapa mahasiswa juga menyampaikan orasi terkait kondisi Indonesia saat ini.

Di akhir aksi, mereka berkumpul ke tengah dan menyanyikan lagu nasional. Tampak berkibar juga bendera Merah Putih dan bendera bajak laut Luffy Si Topi Jerami dalam anime One Piece.

Presiden mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Umar Ma'ruf, menyampaikan aksi ini sebagai bentuk keprihatinan mahasiswa tentang situasi Tanah Air yang sedang tidak baik-baik saja.

"Dari mulai eksekutif, legislatif, yudikatif, semua mengalami kelemahan, semua mengalami kemunduran. Hari ini menjadi akumulasi puncak kemarahan masyarakat," ujar Umar saat ditemui di sela aksi.

Umar menyebut aksi ini untuk menuntut reformasi DPR RI. Menurutnya, DPR sebagai lembaga legislatif kurang mampu menyuarakan kepentingan rakyat.

"Namun hari ini DPR hanya membentuk aturan-aturan yang sesuai dengan kepentingan elit, yang sesuai dengan kepentingan oligarki, kurang lebih seperti itu," jelasnya.

"Program-program yang telah dijalankan oleh presiden, para menteri Kabinet Merah Putih, semua hanya menjadi satu wacana tersebut seakan-akan itu bermanfaat bagi masyarakat," tegas Umar.

Selain reformasi DPR, aksi ini juga menuntut reformasi di tubuh TNI/Polri. Hal ini buntut dari kasus pelindasan driver ojol Affan Kurniawan pada Kamis (28/8) lalu oleh kendaraan taktis Brimob.

"Kita menuntut reformasi total TNI Polri terutama dalam wilayah penanganan, penindakan, aksi-aksi demonstrasi. Di mana aksi-aksi yang dilakukan oleh aparat itu selalu represif terhadap masyarakat dan menjadi satu bentuk pembatasan terhadap demokrasi," ungkapnya.