Respons Haedar soal Medsos Masjid Jogokariyan Diblokir gegara Bahas Palestina

Respons Haedar soal Medsos Masjid Jogokariyan Diblokir gegara Bahas Palestina

Adji G Rinepta - detikJogja
Rabu, 25 Jun 2025 16:02 WIB
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir ditemui di Universitas Aisyiyah Jogja, Rabu (25/6/2025).
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir ditemui di Universitas 'Aisyiyah Jogja, Rabu (25/6/2025). Foto: Adji Ganda Rinepta/detikJogja.
Jogja -

Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan pandangannya terkait akun media sosial Masjid Jogokariyan yang diblokir akibat membahas konflik di Palestina.

Haedar mengaku belum mengetahui secara pasti duduk permasalahan pemblokiran akun milik Masjid Jogokariyan ini.

"Saya belum membaca dan belum tahu duduk permasalahannya," jelas Haedar saat ditemui di Universitas 'Aisyiyah Jogja, Rabu (25/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu terkait masalah ini Haedar menggarisbawahi soal kebebasan dalam memilih orientasi sikap. Namun, ia mengingatkan soal adanya batasan-batasan dalam hal berekspresi.

"Semua kelompok agama, kelompok masyarakat punya hak keterbukaan untuk punya pandangan, punya pemikiran, punya orientasi sikap, dan sebagainya. Dan itu diberikan oleh demokrasi," ujar Haedar.

ADVERTISEMENT

"Tetapi, bagi golongan kelompok-kelompok agama maupun masyarakat harus punya batas. Mana yang itu melawati batas dan semestinya tidak dilakukan, entah itu mengarah kepada pandangan yang ekstrim misalnya dan lain sebagainya. Maka di situlah semua golongan organisasi harus punya koridor," imbuhnya.

Terkait pembahasan konflik di Palestina, Haedar meyakini bahwa setiap bangsa dan negara memerlukan kebebasan untuk menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat. Masalah di Palestina ini harus diletakkan sebagai persoalan dunia.

Untuk itu menurutnya, pembahasan masalah konflik Palestina baiknya meletakkan konteks ini melalui amanat dalam Pembukaan Undang-undang dasar (UUD) 1945.

"Cuma karena masalah yang kompleks sekali itu tidak bisa cepat dan selalu ada peristiwa-peristiwa, nah yang kita tentang itu kan adalah bentuk penjajahan baru, yang disebut Bu Menlu zaman dulu penjajahan ilegal, kemudian genosida dan agresi," jelas Haedar.

"Maka letakkan dalam konteks pembukaan UUD 45, yaitu kita menentang segala bentuk penjajahan dan neo penjajahan. Jangan dibawa pada urusan agama yang akhirnya akan menimbulkan disorientasi sikap," pungkasnya.

Sebelumnya, kanal YouTube Masjid Jogokariyan di Kota Jogja kena blokir, Jumat (20/5) lalu, akibat dinilai melanggar aturan dan dianggap berafiliasi dengan kelompok ekstremis. Kemudian giliran sejumlah akun Instagram yang terkait Masjid Jogokariyan yang diblokir.

Kabar itu diumumkan lewat akun Instagram baru milik Masjid Jogokariyan, @masjidjogokariyanid. Dalam unggahan itu diumumkan setidaknya empat akun terkait masjid Jogokariyan kena blokir.

Di antaranya akun resmi @masjidjogokariyan, akun remaja masjid @remajamasjidjogokariyan, lalu akun @kampoengramadhanjogokariyan, serta akun milik himpunan anak-anak masjid Jogokariyan.

Kabar ini turut dibenarkan Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan, Ustaz M Jazir.

"Itu dimulai dari akunnya pengajian anak-anak itu kan namanya Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid Jogokariyan, mungkin gara-gara namanya itu," jelas Jazir saat dihubungi, Selasa (24/6).

"Makanya pertama dianu (dibekukan) itu akunnya anak-anak, terus merembet ke akunnya remaja masjid, akunnya masjid. Jadi nampaknya dikira 'Hamas' ini berafiliasi dengan Hamas Palestina mungkin," sambungnya.




(apl/dil)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads