Aksi Hari Buruh di Malioboro, Massa Deklarasi Anti Penggusuran Parkiran ABA

Jogja -

Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 di Jogja diwarnai aksi solidaritas. Aksi ini melibatkan aliansi Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan pedagang kaki lima (PKL) Parkiran Abu Bakar Ali (ABA).

Pantauan detikJogja, aliansi buruh, pekerja, hingga mahasiswa berkumpul di kawasan Parkiran ABA sejak pukul 10.00 WIB. Beberapa warga di sekitar Parkiran ABA turut menyampaikan aspirasinya terkait penggusuran lahan parkir Aba.

Aksi damai ini berlangsung tertib dan mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian. Peserta aksi membawa spanduk, poster, dan menggelar orasi di depan area parkiran ABA.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pukul 10.30 WIB, massa mulai bergerak menuju titik nol Jogja. Massa menuju titik nol melewati kawasan Jalan Malioboro diiringi dengan Pasukan Bergada.

"Kami, rakyat Jogja yang terdiri dari warga kampung, petani, pekerja/buruh, pelajar/mahasiswa, seniman, pedagang kaki lima, juru parkir, aktivis, serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya, dengan ini menyatakan bahwa tanah, ruang hidup, dan tempat tinggal adalah hak asasi setiap manusia," ujar Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan dalam orasinya, Kamis (1/5/2025).

"Bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan rakyat kecil. Bahwa sejarah panjang Jogja dibangun dari semangat gotong royong dan solidaritas antarwarga, bukan atas nama investasi dan pengusiran. Kami menolak dengan tegas segala bentuk penggusuran paksa, perampasan tanah, dan komersialisasi ruang hidup yang mengorbankan rakyat demi kepentingan segelintir elit dan korporasi," lanjutnya.

Dalam deklarasinya, MPBI DIY dengan tegas menolak penggusuran TKP ABA hingga relokasi pedagang Malioboro.

"Setiap Warga berhak atas tempat tinggal yang layak dan aman. Setiap Warga berhak untuk mendapatkan ruang hidup dan ruang untuk
berkegiatan usaha. Proyek pembangunan tidak boleh dijalankan tanpa persetujuan rakyat yang terdampak," katanya.

"Negara wajib melindungi rakyat, bukan menjadi alat kekuasaan untuk menggusur mereka. Kami menolak segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan tanah dan ruang hidup dan mata pencahariannya. Kami menolak penggusuran TKP Abu Bakar Ali dan warga kampung Lempuyangan Yogyakarta bila tanpa tidak memberikan solusi atas kesejahteraan warga di dalamnya. Kami menolak relokasi Pedagang Malioboro yang mengatasnamakan Sumbu Filosofi jika hanya pada akhirnya mereka tidak mampu untuk hidup layak," tegas Irsad.

Sementara itu Ketua DPD KSPSI (Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) DIY, Kirnadi, menyampaikan bahwa selain memperingati Hari Buruh, pihaknya juga turut mendeklarasikan sikap menolak rencana penggusuran lahan parkir ABA yang selama ini menjadi tempat usaha ratusan warga.

"Hari ini ada yang berbeda. Kami dari aliansi MPBI tidak hanya memperingati Hari Buruh Internasional, tapi juga berdiri bersama teman-teman pedagang kaki lima ABA. Kita deklarasikan anti penggusuran untuk warga ABA yang terancam digusur pemerintah," tegas Kirnadi kepada awak media saat aksi di kawasan Parkiran ABA, Jogja, Rabu (1/5/2025).

Menurut Kirnadi, penggusuran ABA bukan hanya persoalan PKL, tapi juga soal keadilan kelas pekerja. Ia menegaskan bahwa buruh dan pekerja informal harus saling bahu-membahu memperjuangkan hak mereka.

"Penggusuran ABA itu penting untuk disoroti. Karena buruh itu juga solidaritas. Siapa pun kelas pekerja yang diancam atau dianiaya negara, kita wajib solidaritas. Itu dasar gerakan buruh: memperjuangkan keadilan bersama. Tidak ada alasan serikat buruh tidak bersolidaritas saat ada yang ditindas dan menuntut haknya," ujar Kirnadi lantang.

Diketahui, lahan parkir ABA yang berada di kawasan strategis Malioboro akan ditata ulang oleh Pemda DIY sebagai bagian dari penataan kawasan Sumbu Filosofi. Namun, rencana tersebut menuai penolakan dari para juru parkir dan pedagang yang menilai belum ada solusi jelas terkait relokasi.

MPBI menegaskan akan terus mengawal proses tersebut dan mendukung warga ABA agar tidak menjadi korban kebijakan tanpa kejelasan.

"Kita harus bersatu. Hak atas pekerjaan dan ruang hidup layak adalah hak semua kelas pekerja, baik formal maupun informal," pungkas Kirnadi.