Soeharto Kembali Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan, Ini Kata Haedar Nashir

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di kantor PP Muhammdiyah, Selasa (22/4/2025). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

Jogja -

Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, kembali diajukan menjadi Pahlawan Nasional dan masih menimbulkan kontroversi. Terkait hal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir turut berkomentar.

Soal kontroversi pengajuan Pahlawan Nasional, Haedar menyinggung terkait pengajuan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sebagai Pahlawan yang juga menjadi kontroversi.

"Dulu kita kontroversi soal Soekarno. Sampai kemudian waktu itu terlambat untuk diberi gelar pahlawan. Padahal beliau adalah tokoh sentral, proklamator, dan lain sebagainya," jelasnya saat ditemui wartawan di kantor PP Muhammadiyah Kota Jogja, Selasa (22/4/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada juga tokoh-tokoh dari kekuatan masyarakat seperti dulu Muhammad Natsir, Buya Hamka, dan seterusnya, yang juga waktu itu sulit untuk diberi penghargaan, tapi akhirnya bisa," sambung Haedar.

Kontroversi yang muncul atas pengajuan Soeharto menjadi pahlawan nasional tak lepas dari track record buruknya saat menjabat sebagai presiden dulu. Haedar juga berharap hal itu bisa menjadi pengingat bagi pemimpin bangsa agar tidak melakukan hal serupa.

"Ke depan kita berharap justru pelajaran ini harus menjadi rujukan bagi para tokoh bangsa berseksamalah dalam memimpin Indonesia," tegas Haedar.

"Saya selalu berpesan bahwa jatuhnya setiap tokoh bangsa yang besar itu karena selalu ada godaan kekuasaan yang tak berkesudahan, godaan materi, dan lain sebagainya. Di sinilah semua harus belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan. Bahwa tokoh bangsa saat ini dan ke depan harus sudah selesai dengan dirinya," sambungnya.

Terkait penyelesaian kontroversi ini, Haedar mengatakan harus ada dialog berbagai pihak untuk menemukan titik temu. Diperlukan perspektif menghargai tokoh-tokoh bangsa yang punya sisi-sisi yang tidak baik, tetapi juga ada banyak sisi-sisi baiknya.

"Jadi ke depan, coba bangun dialog untuk rekonsiliasi, lalu dampak dari kebijakan-kebijakan yang dulu berakibat buruk pada HAM dan lain sebagainya, itu diselesaikan dengan mekanisme ketatanegaraan yang tentu sesuai koridornya," ujar Haedar.

"Tapi dalam konteks bangsa, memang sudah saatnya kita mencoba untuk melakukan rekonsiliasi bertahap. Supaya semuanya tidak saling tarik-ulur yang kontradiktif dan menghilangkan potensi bangsa ini," pungkasnya.

Diberitakan, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025.

Dilansir detikNews, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Dari jumlah tersebut, empat nama di antaranya merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya," ucap Mira, Rabu (19/3).

Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

Istana, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menilai tak masalah Presiden Ke-2 Soeharto diusulkan jadi pahlawan nasional. Menurutnya, presiden terdahulu wajar mendapat penghormatan.

"Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan Presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita," kata Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4).