Serikat Pekerja Fisipol UGM Gelar Aksi Solidaritas Tukin Dosen

Sejumlah dosen, tendik, mahasiswa, dan elemen pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Fisipol (SPF) UGM menggelar aksi solidaritas tunjangan kinerja dosen ASN di halaman Balairung, UGM, Rabu (12/2/2025). Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja.

Sleman -

Sejumlah dosen, tenaga pendidik (tendik), mahasiswa,dan elemen pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Fisipol (SPF) UGM menggelar aksi solidaritas tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN. Mereka menuntut agar tukin dosen segera dicairkan.

"Jadi sebenarnya tukin itu kesejahteraan kan jadi kita ikut dengan isu yang sudah berlangsung dari November lalu itu," kata Koordinator SPF UGM, Amalinda Savirani, ditemui di halaman Balairung UGM, Rabu (12/2/2025).

Dia menjelaskan, tukin dosen ASN tak kunjung dibayarkan sejak tahun 2020. Hal itu menjadi bukti nyata diskriminasi dan ketidakadilan terhadap dunia pendidikan.

"Ini soal inequality atau ketimpangan kesejahteraan kan. Kalau kita yang di Jawa atau PTNBH kan bisa lebih punya network jaringan macam-macam tapi kalau teman-teman dosen lain di tempat lain ini yang persoalan," katanya.

Sejumlah dosen, tendik, mahasiswa, dan elemen pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Fisipol (SPF) UGM menggelar aksi solidaritas tunjangan kinerja dosen ASN di halaman Balairung, UGM, Rabu (12/2/2025). Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja

Ketimpangan ini dianggap akan semakin memperburuk kondisi akademisi yang terus berjuang di tengah berbagai tantangan struktural. Oleh karena itu, untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, SPF UGM menuntut pencarian Tukin untuk semua dosen ASN tanpa diskriminasi, termasuk dosen PTNBH.

"Kami mendesak Kemdiktisaintek mencairkan tukin kepada seluruh dosen ASN Kemdiktisaintek tanpa pengecualian kepada kelompok manapun," katanya.

Mereka juga menuntut pendidikan tinggi yang bebas dari komersialisasi. Pihaknya mendesak Kemendiktisaintek menerbitkan aturan yang menjamin akses masyarakat atas pendidikan tinggi dan pemenuhan hak pekerja di sektor tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

"Perguruan tinggi harus menjadi ruang yang terjangkau dan membebaskan, bukan menjadi ladang eksploitasi bagi tenaga pendidik atau semakin mahal bagi mahasiswa," ujarnya.

Selain itu, mereka mendorong solidaritas antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk kampus yang adil dan inklusif. Terakhir, mereka menolak penyalahgunaan narasi pengabdian.

"Kami dibilang ini pekerjaan pengabdian tidak perlu kesejahteraan, itu kan aneh juga, bagaimana kita bisa mengabdi kalau tidak sejahtera untuk yang basic minimum," tegasnya.

Dia mengatakan, akan terus menggulirkan isu ini hingga hak-hak para dosen ASN terpenuhi.

"Kita akan terus menggulirkan ini, terus mengingatkan ini isu yang juga penting," pungkasnya.