Pengelola Tempat Pilah Sampah Ilegal di Galur Kulon Progo Jadi Tersangka

Pengelola Sudah Diminta Setop Aktivitas

Haryanta mengatakan pihaknya telah menyampaikan teguran lisan dan tertulis kepada Yusuf agar menghentikan aktivitas pemilahan sampah di Dusun Sawahan. Namun hingga hari ini, teguran itu tidak diindahkan sehingga polemik ini dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo.

"Dan dari masyarakat juga sudah membuat pernyataan menolak, yang ditandatangani Panewu, untuk dikirim ke DLH dan bupati. Tadi sudah semuanya yakin menolak tanpa kompromi," ujarnya.

Pengelola tempat pemilahan sampah, Yusuf Dakhuri, menyatakan sudah minta izin kepada pemangku kalurahan setempat terkait dengan operasional pemilahan sampah ini. Soal izin operasional, Yusuf mengklaim masih proses pengurusan.

"Jadi sebelumnya saya mohon maaf untuk pemilahan sampah ini kemarin saya sudah kulonuwun sama pak kades. Dan kemarin juga saya sampaikan cara kerja saya. Memang karena saya bekerja belum ada modal, jadi sampah ini memang datang saya pilih yang masih bisa dijual, saya pilah-pilah. Terkait perizinan sekarang dalam proses. Insyallah kalau gak ada halangan sore ini jadi izinnya untuk pemilahan sampah," ujar Yusuf kepada wartawan di lokasi pemilahan sampah, Selasa sore.

Yusuf menilai respons masyarakat yang disebut-sebut terganggu dengan aktivitas ini muncul karena ketidaktahuan soal usaha yang dia kerjakan. Dia menyatakan jika tempat ini bukan untuk menimbun sampah, melainkan memilah sampah yang bisa didaur ulang.

"Mungkin disebut TPA karena ini awal, untuk pemilahan saya baru ada tenaga satu. Jadi keliatan belum ada progres pekerja pemilahan. Tapi karena saya persiapkan nanti ada pemilahan," ujarnya.

Soal sumber sampah, Yusuf menyebut jika sementara ini disuplai dari wilayah Jogja. "Sementara ini sampahnya, saya baru komunikasi dengan wilayah Jogja," ucapnya.

Menurutnya, sampah yang masuk akan dikenakan biaya hingga ratusan ribu. Hasil dari pembayaran itu digunakan untuk menggaji pekerja dan sebagai kas warga karena lalu lalang truk sampah melintas jalur eks tambang.

"Karena saya libatkan jalan bekas tambang, saya ada kas TPR buat warga Rp20 ribu per ritnya," terangnya.

Sedangkan Kepala DLH Kulon Progo, Gusdi Hartono, menyatakan sudah menindaklanjuti laporan terkait aktivitas pemilahan sampah di Banaran. Pihaknya telah menerjunkan tim khusus untuk mendalami hal itu.

"Kaitannya aduan masyarakat di Kalurahan Banaran, bahwa di sana terjadi tempat penimbunan sampah dari luar kota. Nah ini terus terang ketika mendengar laporan tersebut sekaligus diundang rapat di kalurahan tersebut, kami datangkan dari lini bidang persampahan dan kedua dari lini pengendalian dan pengawasannya," ucap Gusdi.

Gusdi mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi, diketahui tempat pemilahan sampah ini tidak memenuhi unsur pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan. Selain itu juga tidak mengantongi izin yang berlaku.

"Secara aturan dikatakan bahwa setiap warga negara punya kewajiban mengelola sampah berwawasan lingkungan. Sedangkan pengolahan sampah di banaran tidak berwawasan lingkungan," ujarnya.

"Dari hasil laporan tim, bahwa memang benar di sana ada truk-truk untuk tempat pembuangan sampah di sana dari luar Kota. Ini sangat disayangkan dan dipertanyakan tentang proses perizinan, yang ternyata belum dilakukan. Apalagi kalau nanti proses izin dilakukan pasti melewati DLH," imbuhnya.

Pihaknya pun melayangkan surat teguran kepada pengelola sampah untuk segera menghentikan aktivitas tersebut. Dia menyatakan pemilahan sampah bisa dilakukan dengan catatan sudah mengantongi izin.

Apabila surat teguran tidak diindahkan, DLH akan meminta bantuan Satpol PP Kulon Progo untuk menindak tempat tersebut.

"Jika tidak diindahkan maka kami undang seluruh OPD terkait khususnya pol pp karena tentang pengendalian sampah sudah ada perdanya dan ini melanggar Perda. Sehingga otomatis pol pp bertindak," ujar Gusdi.