Para pedagang eks Teras Malioboro 2 (TM2) demo di depan gedung DPRD DIY dan menutup badan Jalan Malioboro, Kota Jogja, siang ini. Akibatnya, akses masuk Jalan Malioboro pun ditutup dan lalu lintas dialihkan ke Jalan Pasar Kembang (Sarkem).
"Kita laksanakan rekayasa lalu lintas, arah Malioboro kita alihkan menuju Jalan Pasar Kembang," ujar Kasat Lantas Polresta Jogja, Kompol Maryanto ditemui di jalan Malioboro, Kota Jogja, Jumat (7/2/2024).
"Jalur alternatif kami siapkan melalui sirip-sirip Jalan Malioboro, seperti Jalan Bhayangkara, Suryotomo, maupun Jalan Perwakilan," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun sebelumnya, dari pantauan detikJogja di lokasi, massa pedagang mulai tiba di gedung DPRD DIY Jalan Malioboro pukul 14.30 WIB. Mereka lalu menggelar orasi di depan gedung hingga menutup sebagian Jalan Malioboro.
![]() |
Sekitar satu jam berorasi, massa mendapat informasi tak ada anggota dewan yang akan menemui. Hal ini membuat massa marah dan akhirnya memblokir Jalan Malioboro.
Kendaraan yang melintas pun diberhentikan tepat di depan gedung DPRD DIY. Petugas kepolisian kemudian bergerak cepat dengan mengarahkan kendaraan ke barat atau Jalan Sosrowijayan.
Beberapa kendaraan pun terpaksa harus putar balik atau mundur untuk dialihkan ke Jalan Sosrowijayan.
"Awalnya untuk peserta aksi berada di pedestrian, namun tiba-tiba berubah di badan jalan. Sehingga secara cepat untuk kendaraan yang terlanjur masuk Malioboro kita alihkan ke Jalan Suryatmajan," terang Maryanto.
Sementara, koordinator massa aksi, Supriyati, menjelaskan aksi penutupan Jalan Malioboro ini akibat adanya informasi jika tak ada anggota dewan yang menerima massa aksi sore ini. Selain itu juga tidak adanya kejelasan kapan massa pedagang ini akan ditemui.
"Kami hanya diombang-ambingkan, baru tadi jam 11-an dapat info bahwa tidak bisa ditemui karena jadwal penuh tapi tidak dijelaskan kapan akan diterima, kita lihat DPRD tidak serius menyelesaikan masalah ini," jelas Supriyati di sela aksi.
Upi, sapaannya, menjelaskan kembalinya para pedagang untuk turun ke jalan akibat semenjak relokasi Januari lalu sebagian pedagang belum laku dagangannya. Ia pun menyampaikan tuntutan para pedagang.
"Sebagian besar dari kami bahkan ada yang belum laku dagangannya, dari buka sampai sekarang, iya Rp 0," tegas Upi.
"Menuntut transparansi relokasi dan partisipatif dan jaminan hidup. Kalau memang pemerintah tidak bisa menyediakan anggaran, atau tidak uang, beri kami waktu dan ruang untuk berjualan di selasar, kami mencari jaminan hidup sendiri. Misalkan dalam 2-3 jam kami bisa berjualan di selasar itu win win solution," pungkasnya.
(rih/ams)
Komentar Terbanyak
Kanal YouTube Masjid Jogokariyan Diblokir Usai Bahas Konflik Palestina
Israel Ternyata Luncurkan Serangan dari Dalam Wilayah Iran
BPN soal Kemungkinan Tanah Mbah Tupon Kembali: Tunggu Putusan Pengadilan